Category : Regulasi

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo merespons larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam pandangannya, kebijakan Rektorat UIN Sunan Kalijaga itu berpotensi melanggar konstitusi. Bamsoet -panggilan akrab Bambang- mengatakan, Komisi VIII DPR sebaiknya segera mendorong Kementerian Agama untuk meminta rektor UIN Sunan Kalijaga agar bisa memisahkan antara budaya dengan […]Read More

JAKARTA – Para petani di sejumlah sentra produksi padi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang saat ini sedang melakukan panen raya, mengeluhkan jatuhnya harga gabah dan absennya peran Bulog dalam menolong petani. Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Fadli Zon, yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI, mendesak pemerintah agar segera meminta […]Read More

PATI – Firman Soebagyo Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjelaskan pihaknya di DPR siap mengambil alih sebagai pihak pengusul pada pembahasan revisi UU Narkoba. Mengingat hingga saat ini pemerintah sering berhalangan selama pembahasan revisi UU tersebut. Sebelumnya Firman mendesak Pemerintah segera menyelesaikan revisi UU Narkoba yang sudah cukup lama menjadi skala prioritas pembahasan […]Read More

JAKARTA –  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo (FS) mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan revisi UU Narkoba yang sudah cukup lama menjadi skala prioritas pembahasan dan penyusunan UU di DPRI RI. UU yang dipakai saat ini sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman. Desakan Firman itu disampikan atas keprihatinannya yang sangat mendalam akhir-akhir […]Read More

JAKARTA – Hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga menandatangani UU MD3 karena UU tersebut menjadi  kontroversi di tengah masyarakat. Bagi Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tanpa diteken oleh Presiden UU MD3 tersebut secara otomatis akan berlaku meski Presiden Jokowi tak mau menandatanganinya. Bamsoet menyampaikan, itu aturan yang tertuang dalam Pasal 73 UU […]Read More

JAKARTA – Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan,  revisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 harus berlaku. Setelah masuk dalam lembaran negara, maka UU ini harus ditaati oleh semua orang. Hal itu disampaikan menjawab wartawan di gedung DPR komplek parlemen Senayan, Rabu (11/2/2018) terkait UU MD3 yang menuai protes dari […]Read More

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan optimismenya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal tetap menandatangani Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) baru hasil revisi. Optimisme Bambang didasari pada UU MD3 hasil revisi yang sudah memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna. “Pimpinan DPR masih memiliki keyakinan bahwa presiden akan […]Read More

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/1), mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat dengan agenda mendengar pandangan fraksi-fraksi atas Draf RUU Masyarakat Hukum  Adat. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara FPKS DPR Hermanto menegaskan, RUU Masyarakat Hukum Adat harus menguatkan kepemilikan hukum adat.  Bukan menghapus dan atau melepas dengan imbalan kompensasi. […]Read More