JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo puji sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendengar suara parlemen yang disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait Jaminan Hari Tua (JHT). “Presiden Jokowi sudah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan termasuk suara rakyat dan suara parlemen terkait polemik di masyarakat mengenai pencairan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PPP sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper) sangat dibutuhkan. Menurut Arsul RUU tersebut dibutuhkan rakyat untuk mereformasi hukum perdata di Indonesia. “Fraksi PPP berpendapat memang saatnya bagi Indonesia mereformasi sistem hukum perdata kita secara mendasar di awali degan legeslasi […]Read More
JAKARTA – Komisi III DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata (Haper). PKS menilai, RUU Haper selama ini masih peninggalan Belanda yang tersebar di sejumlah undang-undang. “Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangan undangan. Baik peraturan perundangan undangan pemerintah India Belanda […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir didaulat menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper). Adies punya pekerjaan rumah (PR) memimpin Komisi III DPR RI menyelesaikan rancangan undang-udang tersebut. Adies bertanggungjawab menyelesaikan RUU Haper yang terdiri dari 1.239 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM […]Read More
JAKARTA – Adalah Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propom Polri) dibetuk sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002). Di mana sebelumnya, Propam Polri lebih dikenal dengan nama Dinas Provos atau Satuan Provos Polri organisasinya masih menyatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI kala itu. Saat ini Propos Polri memiliki tugas berat untuk […]Read More
JAKARTA – Seperti disampaikan oleh DPR bahwa aturan terkait kekerasan Seksual segera disahkan sebagai Undang-undang. Itu sejalan dengan angka kekerasan seksual pada perempuan terus meningkat tiap tahun. Itu sesuai dengan laporan Catahu Komnas Perempuan tahun 2020. Dari data itu, telah menunjukkan ada 3.062 kasus kekerasan perempuan di ranah publik dan komunitas, sebesar 58 persen. Ketua […]Read More
JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta pemerintah harus segera menganulir penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK pasca ditetapkan hasil uji materi UU Cipta Kerja oleh MK. Bagi Habib Aboe, menganulir penetapan UMK sebuah kewajiban. “Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian UU Cipta […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan sikap PKS. Menurut Habib Aboe, partainya sejak awal menolak pengesahannya. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seolah menjadi legitimasi atas sikap politik PKS terhadap […]Read More
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Fraksi PKS menyambut baik Putusan MK tersebut karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan alasan yang […]Read More
JAKARTA – Awal bulan September ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 ini menjadi payung hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa […]Read More
