DENPASAR — Anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pencemaran bahan bakar minyak jenis solar yang menyebabkan ratusan mangrove mati di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Benoa. Melalui akun Instagram pribadinya, Ahad (1/3/2026), Parta mengungkapkan bahwa tiga LSM lingkungan di Bali telah […]Read More
JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Habibie Mahabbah menegaskan Prof. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum sah secara hukum dan konstitusi menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Habibie, jika ditinjau secara objektif dari aspek hukum tata negara dan konstitusi, tidak terdapat persoalan mendasar yang dapat menggugurkan keabsahan Prof. Adies […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira angkat suara soal usulan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan dibahas sejumlah partai politik. Andreas menilai, jika hal tersebut benar terjadi, rakyat akan marah. “Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara merespons usulan Persatuan Purnawirawan Polri terkait Kapolri. Usulan tersebut mendorong penunjukan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden tanpa DPR RI. Menurut Habib Aboe, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip checks and balances. Prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. […]Read More
JAKARTA – Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 menjadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, menilai peraturan itu bertentangan dengan undang-undang. “Peraturan yang mengatur penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga itu tidak memiliki dasar hukum yang sah,” kata Mahfud Md kepada wartawan, Jakarta, Sabtu […]Read More
JAKARYA – Ketua Bawaslu Jakarta Utara Johan Bahdi Putra Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU – XXII/2024 tentang pemisahan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal, tak semata menjadi pengarah hukum. “Tapi sekaligus pengarah politik. Berhak demikian, maka pasti akan memantik kontroversi. Selalu ada plus-minus. Karena cara menginterpretasi putusan MK itu tak semata […]Read More
JAKARTA – Ketua Etikanet Wahyu Irawan menanggapi postingan Ferry Irwandi yang viral di medsosnya yang menyebut para pengkritiknya sebagai bentuk fitnah. Wahyu menilai sikap tersebut sebagai respons yang tidak dewasa dalam menghadapi dinamika ruang digital yang memang terbuka terhadap kritik dan masukan. “Kalau sudah memilih mencari cuan di ruang digital, maka harus siap dengan konsekuensinya, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai apa yang diditempuh oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait pemblokiran rekening dormant sudah sesuai prosedur yang ada. Menurut Habib Aboe tak ada aturan yang dilanggar dari proses pemblokiran tersebut termasuk proses yang telah ditempuh. “Kalau saya […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi memberikan dukungan atas kebijakan dormant rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini disampaikan setelah mendapatkan penjelasan dari PPATK bahwa kebijakan tersebut untuk menghindari rekening digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab seperti judi online dan pencucian uang. “Setelah saya […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Adies menyebutkan putusan itu sangat terbuka untuk diperdebatkan karena kadang berubah-ubah. Adies menyinggung, dua dari enam model itu kemudian telah digunakan pada pemilu beberapa tahun terakhir. Namun, lanjut Wakil […]Read More