Jakarta, LintasParlemen.com– Pernyataan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) presiden Gus Dur, yang menyebut juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Husain Abdullah, telah membajak karyanya dan dipublikasikan secara luas justru menuai antipati dari berbagai pihak. Pakar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Aswar Hasan mengatakan, apa yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) presiden Gus Dur, Adhie M Massardi menyebut juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Husain Abdullah, telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Yakni dengan membajak karyanya dan dipublikasikan secara luas seakan-akan karya orisinal Husain Abdullah. Karya Adhie Massardi merujuk pada tulisannya ‘Nomenklatur […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) presiden Gus Dur, Adhie M Massardi menyebut juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Husain Abdullah, telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Yakni dengan membajak karyanya dan dipublikasikan secara luas seakan-akan karya orisinal Husain Abdullah. “Tindakan tidak bermoral ini dilakukan orang yang berada […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Fenomena membludaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berlangsung beberapa bulan terakhir ini sebagai bukti kegagalan Jokowi-JK untuk menciptakan lapangan kerja. Ironisnya, praktek PHK tidak hanya hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. “Mempertimbangkan waktu yang sangat terbatas serta kualitas dan kompetensi para menteri kabinet Jokowi-JK yang sangat rendah, Jokowi tidak akan […]Read More
AMBON, Lintasparlemen.com–Gubernur Maluku Said Assagaff mengingatkan setiap orang yang tidak memahami persoalan daerah Maluku termasuk pengelolaan gas alam di blok Masela jangan mengeluarkan pernyataan tidak berdasar. “Saya tegas bilang orang yang tidak paham tentang gas dan Maluku jangan bicara,” tuturnya di Ambon, Kamis (10/3/2016). Gubernur menegaskan, hal itu menyusul pernyataan pengamat bahwa kebijakan pemerintah provinsi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-– Kegaduhan yang ditimbulkan oleh beberapa kementerian di kabinet Jokowi-JK, ditambah dengan kisruh antara menteri sangat berdampak pada ketidakjelasan kebijakan atau kelesuan kebijakan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kondisi ini, jika dibiarkan terus menerus terjadi akan menjadi kegaduhan nasional yang berakibat krisis secara nasional. Demikian diungkap oleh Presiden Negarawan Centre, Johan O silalahi dalam diskusi publik […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wacana tentang pencairan dana cadangan pinjaman darurat dari bank dunia ternyata bukan isapan jempol belaka. Keputusan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja yang telah menggunakan dana cadangan pinjaman darurat dari World Bank dan ADB yang tidak untuk peruntukannya ini pun mendapat kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, pencairan dana tersebut dilakukan tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Negarawan Centre, Johan O Silalahi menyatakan, keputusan pemerintahan Jokowi-JK dengan menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan utang luar negeri sangat membahayakan masa depan Indonesia. Johan mengungkapkan, utang Indonesia meledak dalam setahun hampir sama jumlahnya dengan total utang Indonesia selama dipimpin oleh seluruh Presiden Indonesia sejak masa Soekarno. “Dapat dibayangkan, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus menuai sorotan dari berbagai pihak. Bahkan, beberapa kalangan menilai jika dalam pemerintahan Jokowi-JK ‘bersarang’ para mafia asing dan antek neolib. Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden era Gusdur yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menyatakan, keberadaan para antek neolib tersebut saat ini telah menguasai sektor Sumber Daya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Negarawan Centre, Johan O Silalahi menyatakan jika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah merekayasa dan memanipulasi angka-angka produksi pangan dan pertanian. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) harus bertanggung jawab atas rekayasa data statistika palsu dan manipulasi (mark up) terkait angka-angka produksi pangan dan pertanian Indonesia, seperti produksi beras, jagung, gula, […]Read More