JAKARTA, LintasParlemen.Com- Bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sedang digodok oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurut Anggota XI DPR RI Amir Uskara, Undang-undang JPSK itu sangat penting keberadaannya untuk mengantipasi kemungkinan terjadinya krisis moneter atau keuangan di Indonesia. Seperti dalam kasus baill out Bank Century, pengucuran, pinjaman […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com--Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk melakukan revisi terhadap UU Mineral dan Batubara (Minerba) dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, saat ini UU Migas dan Minerba memang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Mengenai UU Migas dan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Rendahnya harga minyak dunia beberapa bulan terakhir ini dikhawatirkan akan mengancam industri Miga di tanah air. Pemerintah mengakui, tren penurunan dan bertahannya harga minyak dunia di level USD30 per barel akan mengancam perusahaan migas khususnya di sektor hulu. Pasalnya, Indonesia selain sebagai negara dengan tingkat ketergantungan konsumen pada kebutuhan minyak yang sangat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.Com-Kampanye hitam menerpa Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Sebagai kolega sekaligus tim sukses Akom, Bambang Soesetyo angkat bicara dan menganggap hal itu bagian kampanye hitam caketum Golkar lainnya. Bambang Soesetyo berencana akan menuntut balik dengan bukti yang dimilikinya. Akom dilaporkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim mengungkapkan, asumsi yang dikatakan terkait belum turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karenauntuk menjaga stabilitas ekonomi dan margin yang diperoleh digunakan untuk subsidi silang di sektor hulu tidak bisa dijadikan alasan yag tepat. “Kalau harga BBM diturunkan, seperti yang diketahui bahwa tarif dasar listrik akan turun, BI […]Read More
Makassar,LintasParlemen.com–DPRD Makassar meminta kepada Pemerintah Kota Makassar meningkatkan kewaspadaan, untuk mengantisipasi masuknya para pekerja seks komersial dari Kalijodo Jakarta setelah tempat itu ditutup. “Semua kemungkinan bisa saja terjadi dan kita harus bisa mengantisipasinya sejak dini jika tidak ingin kecolongan,” ujar anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar Abdi Asmara di Makassar, Senin (22/2), […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Pemerintah dan DPR diminta untuk mencabut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari program legislasi nasional (Prolegnas). Demikian dikatakan Presiden PKS Sohibul Iman, Selasa (23/2). Menurutnya, pemerintah dan DPR tak cukup hanya menunda revisi. “Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” ujar Sohibul. KPK saat ini, sambungnya, butuh dorongan agar lebih […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Pemerintah Indonesia akan mengembangkan lapangan abadi blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebutkan, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan berbagai masukan dan pertimbangan. “Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effects serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya,” ujar dalam […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kontroversi revisi UU KPK memasuki babak baru. setalah memancing reaksi publik terhadap dugaan pelemahan secara sistematis, kini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berniat akan mengundurkan diri sebagai pimpinan jika revisi tersebut tetap dilakukan. Hal ini pun memancing komentar para dewan di legislatif. Ruhut Sitompul, anggota komisi III DPR RI mengatakan, […]Read More
Jakarta, Lintasparlmen.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah memutuskan unutk menghentikan kasus penganiayaan yang melibatkan anggota komisi III, Masinton Pasaribu. Hal itu dilakukan oleh MKD pasca Dita Aditya, telah mencabut laporan dan sepakat bedamai dengan mantan aktivis 98 itu. “Sudah , dicabut di MKD dan si pengadu prinsipnya ibu Dita melampirkan surat di Bareskrim […]Read More