Berita Headline

Wah.. Ada 57 Ribu PNS di Negeri Ini ‘Fiktif’?

Jakarta, LintasParlemen.com-Deputi Bidang Reformasi Biorkrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan, adanya 57 ribu PNS ‘fiktif’ disebabkan belum seluruh daerah di Indonesia menggunakan sistem online dalam data kepegawaiannya.‬ “Dia tidak pernah up date. Terus karena belum online (seluruhnya),” katanya, di Bandung, Sabtu (23/4/2016). ‪Karena itu, Yusuf meminta masing-masing instansi mulai dari […]Read More

Ekonomi Headline Keuangan

EWI : Tax Amnesty Ubah Status Penjahat Jadi Pahlawan

Jakarta, LintasParlemen.com– Wacana terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. ‘Tax Amnesty’ yang sedang digagas oleh pemerintah terus menuai penolakan dari berbagai elemen. Beberapa pihak menilai, rencana tersebut merupakan bentuk kejahatan di atas kejahatan. Bagaimana tidak, melalui kebijakan itu pemerintah hendak membuat sesuatu yang tidak legal menjadi hal yang legal, merubah status “penjahat” menjadi “pahlawan”. Direktur […]Read More

Headline Pilkada

Dinilai Diksrimansi, UU Pilkada Kembali Digugat ke MA

Jakarta, LintasParlemen.com–Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Kali ini pemohonnya adalah Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta seorang warga negara Indonesia bernama Khorunnisa Nur Agustyati. Para pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal […]Read More

Nusantara Politik

Ketua Golkar Boyolali Ingin Ketum Terpilih Kembalikan Kejayaan Golkar

BOYOLALI, Lintasparlemen.com – Ketua Dewan Pempinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Fuady berharap agar Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih di Munas nanti benar-benar bisa membawa kejayaan partai beringin seperti tahun sebelumnya. Munas atau Munaslub yang rencananya akan digelar bulan depan di Bali sudah memunculkan tujuh kader terbaik seperti Ade Komarudin […]Read More

Politik

Golkar Daerah Nilai Caketum Beri Harapan

BOYOLALI, Lintasparlemen.com – Munas atau Munaslub yang rencananya akan digelar di Bali tak lama lagi. Namun Dewan Pempinan Daerah II Kabupaten Boyolali belum menemukan figur yang pas untuk dipilih memimpin Partai Golkar lima tahun ke depannya. Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Boyolali Fuady, dari nama-nama yang muncul sebagai Ketua Umum ke publik dan sederetan […]Read More

Peristiwa

Endang Srikarti Handayani Gelar Pasar Murah di Tiga Titik

Klaten, Lintasparlemen.com – Masyarakat Desa Jimbung, Kalikotes, Klaten berbondong-bondong mendatangi lapangan tempat pasar murah, periksa kesehatan gratis dan 1000 paket vaksin yang diselenggarakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani. Kegiatan politisi Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil Jawa Tengah V) yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Surakarta itu menggandeng dua Badan Usaha Milik […]Read More

Ekonomi Keuangan Parlementaria

Jika Tax Amnesty Berlaku, Penerimaan Pajak Berpotensi Turun

Jakarta, LintasParlemen.com–Pengesahan RUU Pengampunan Pajak “Tax Amnesty” dianggap lebih besar kemungkinan gagalnya. Ketimbang berhasil meraup penerimaan pajak seperti yang diharapkan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan, IMF juga menyebutkan kalau negara yang berhasil lakukan tax amnesty hanya anomali. “Istilahnya, potensi gagalnya besar,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Berdasarkan […]Read More

Berita Headline

Akademisi : GBHN Untuk Meluruskan ‘Kiblat’ Bangsa

Jakarta, LintasParlemen.com–Terjadi disorientasi arah pembangunan nasional saat ini. Diperparah dengan rendahnya kematangan moral penyelenggara negara. Akibatnya, maksud tujuan dan hakikat dari otonomi daerah jadi melenceng. “Kita harus meluruskan arah ‘kiblat’ pembangunan nasional,” ucap akademisi Dr Jamaluddin Hos saat memaparkan wacana penerapan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang digelar MPR RI di Universitas Muhammadiyah Kendari, […]Read More

Headline Hukum

Koruptor Disambut Tawa Suka Cita, Ulama Renta Diseret dan Diborgol,

JAKARTA, LintasParlemen.com – Perlakuan terhadap koruptor di Indonesia dinilai lebih baik dibanding pencopet. Padahal koruptor telah merugikan seluruh rakyat Indonesia. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik cara penangkapan terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono. Perlakuan pemerintah terhadap pria yang buron selama 13 tahun ini dinilai istimewa. “Mestinya kan diborgol. Abu […]Read More