HAKARTA – Isu dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret Wakil Bupati Gorontalo Utara (Gorut) kembali mengemuka dan memantik kegelisahan publik. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada substansi dugaan cacat formil ijazah Paket C yang digunakan, tetapi juga pada sikap aparat penegak hukum khususnya Polda Gorontalo yang dinilai belum menunjukkan transparansi maksimal dalam penanganan perkara tersebut. […]Read More
Oleh: Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) MERAWAT kondusifitas negara-bangsa menjadi salah satu aspek yang patut menjadi prioritas bersama di sepanjang tahun 2026 ini. Dalam konteks itu, para pembantu presiden didorong untuk bijaksana […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengapresiasi inovasi peternakan modern yang dikembangkan peternak muda di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Apresiasi tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan masa reses ke Muji Jaya Farm di Kecamatan Dukuhwaru beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Fikri menyoroti keberhasilan Muji, seorang peternak muda inspiratif, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, dari Fraksi Partai NasDem asal Dapil Aceh Muslim Ayub turun langsung selama 30 hari untuk meninjau dampak bencana di Provinsi Aceh. Hal itu ditempuh sebagai Penanganan bencana di wilayah Utara Sumatera harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan kerja. Ini menjadi tanggung jawab kemanusiaan yang harus diutamakan dalam situasi bencana. […]Read More
JAKARTA — Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, Dr. Jazuli Juwaini, mengecam keras serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela yang dinilainya sebagai tindakan sepihak dan menciderai prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Menurut Dr. Jazuli, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga mengabaikan mekanisme hukum dan diplomasi internasional yang selama ini menjadi fondasi […]Read More
JAKARTA – Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia Dwi Nugroho Marsudianto menuturkan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai tanggal 2 Januari 2026, menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Pembaruan KUHP dan KUHAP membuka peluang besar untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang […]Read More
Panduan Eksekusi Strategi Politik, Organisasi dan Pengabdian DALAM buku ini Bambang Soesatyo — dengan pengalaman panjang di panggung politik nasional — menyajikan kompendium gagasan praktis dan visioner untuk menguatkan kembali posisi Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Tercatat 1001 ide yang tersusun rapi: mulai dari pembenahan internal partai […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Menurutnya, langkah tersebut penting seiring perluasan cakupan MBG yang akan menjangkau puluhan juta penerima manfaat. “Setelah fondasi program dibangun […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan serangkaian pencapaian yang memberi sinyal kuat arah kepemimpinan nasional ke depan. Di tengah tekanan ekonomi global, konflik geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rifqi menjelaskan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa menyebutkan […]Read More