JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae menyampaikan infrastruktur jalan tol bukan sekedar proyek konstruksi. Namun, jalan tol, menurut Ridwan, juga sebagai sistem pelayanan publik yang berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, dan hak pengguna jalan. Ridwan sampaikan itu saat saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI untuk […]Read More
Agun Gunanjar Sudarsa Soroti Keterbatasan Kewenangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian
BANDUNG – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menyoroti keterbatasan kewenangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum di provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait pengelolaan royalti bagi para pencipta lagu dan musisi. Menurut Agun, terdapat temuan bahwa Kanwil Kemenkum di daerah belum memiliki kewenangan maupun penugasan khusus untuk melakukan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menyampaikan perlu menata kewenangan penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menilai revisi KUHAP harus mampu memperbaiki mekanisme penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan praktik pemanfaatan perkara sebagai sumber keuntungan oleh oknum aparat penegak hukum. Sudding mengatakan, penyusunan RKUHAP […]Read More
MAJALENGKA — Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. Maman Imanulhaq, menyerukan agar generasi muda menjadi influencer kerukunan di tengah derasnya arus ujaran kebencian dan polarisasi sosial di dunia digital. Dalam kegiatan Workshop Peran Pemuda Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Pesantren Ekologi Al-Mizan Wanajaya, Kiai Maman menegaskan bahwa peran pemuda saat ini tidak cukup hanya […]Read More
JAKARTA – Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) menilai Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan kontribusinya dalam menjaga keutuhan serta stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Koordinator Presidium FSPI, Zuhelmi, mengatakan kepemimpinan Soeharto pasca peristiwa G30S/PKI menjadi titik balik penting dalam penyelamatan bangsa dari potensi disintegrasi. […]Read More
JAKARTA – Senator asal Sumatera Barat, Irman Gusman Datuk Rajo Nan Labiah, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan organisasi Perkumpulan Kekeluargaan Agam-Bukittinggi (PerKAB) di seluruh tanah air, dengan induk organisasi berpusat di Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan dalam suasana hangat di kediamannya, Jl. Beruang Raya, Bintaro, Jakarta, Kamis (6/11/2025) petang, saat menerima kunjungan silaturahim pengurus PerKAB Palembang, Sumatera […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI periode 2019–2024, Bambang Soesatyo, yakin Presiden Prabowo Subianto tidak ragu menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Mengingat dasar hukum, dukungan dan proses politiknya di Sidang Paripurna MPR RI yang melibatkan seluruh fraksi dari unsur DPR RI dan unsur DPD RI di MPR […]Read More
Saat saya menulis analisa ini, sayup-sayup salawat bersahut-sahutan dari masjid di perkampungan Jakarta. Seolah rakyat tidak ambil peduli dengan masa depan umat manusia yang tengah berjalan ke arah supremasi Israel. Dunia Arab sudah mulai kembali menyongsong skema perdamaian dengan Israel di atas nama Perjanjian sesama penganut Agama Ibrahim. Entah apa maksudnya negara-negara Arab itu, padahal […]Read More
JAKARTA — Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Maluku secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Bung Umar Ali Lessy sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Maluku. Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Ketua Ormas MKGR Provinsi Maluku, Bung Yudi Betaubun, dalam pertemuan hangat […]Read More
JAKARTA – Senator Irman Gusman mendesak pemerintah membongkar akar mafia tanah setelah mencuatnya kasus dugaan penyerobotan lahan milik mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Ia menilai kasus tersebut menjadi momentum penting untuk mereformasi total sistem pertanahan nasional. “Kasus yang menimpa Pak JK ini bukan perkara kecil, tapi sinyal […]Read More