JAKARTA – Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, termasuk wilayah yang bersinggungan dengan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), menjadi simbol masih lemahnya pengawasan terhadap ruang laut di Indonesia. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menegaskan, meski pagar laut sudah dibongkar, persoalan mendasar tetap ada yakni kendali negara di wilayah pesisir yang strategis […]Read More

JAKARTA – Kepala Pusat Kajian Studi Pesisir dan Laut IPB University, Prof. Yonvitner, menilai kasus pagar laut merupakan ujian serius bagi keadilan hukum dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Satu tahun sejak kasus ini mencuat ke publik, penegakan hukum dinilai belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. “Yang terlihat justru ketimpangan penegakan hukum. Aktor-aktor lapangan […]Read More

Bogor — Setahun setelah kasus pagar laut di perairan Banten mencuat ke ruang publik, persoalan ini dinilai belum benar-benar diselesaikan secara tuntas. Penanganan negara masih cenderung berhenti pada penertiban fisik dan penghukuman pelaksana lapangan, tanpa menyentuh aktor-aktor utama yang diduga berada di balik praktik perampasan ruang laut tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang keberanian […]Read More

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut positif penerapan skema penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui virtual account yang langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Netty, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola program MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan […]Read More

JAKARTA – Fungsionaris DPP KNPI, Noor Azhari, menilai pembongkaran pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, belum mampu mengakhiri dominasi pemodal dalam penguasaan ruang laut. Evaluasi satu tahun pasca pembongkaran menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai pengendali utama tata ruang laut. “Meskipun pembongkaran fisik pagar laut telah dilakukan pada Januari 2025 atas perintah Presiden dan […]Read More

JAKARTA – Pengamat geopolitik dan akademisi Rasminto menilai dinamika krisis geopolitik global yang ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela harus dibaca sebagai peringatan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks. Menurut Rasminto, peristiwa tersebut mencerminkan adanya pergeseran tata hubungan internasional, dari tatanan berbasis hukum […]Read More