Taufiq R. Abdullah Nilai Pentingnya Perkuat Kedaulatan dan Ketahanan Laut Nasional dengan Aturan yang Komprehensif
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Taufiq R. Abdullah menyampaikan perlu menperkuat sistem kedaulatan dan ketahanan laut nasional melalui pembentukan regulasi yang komprehensif.
“Faktanya, teman-teman di Angkatan Laut pun mengakui bahwa laut kita belum aman. Ini menjadi tantangan serius terhadap kedaulatan kita,” kata Taufiq saat Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam, Kepualaun Riau, Kamis (24/4/2025) seperti dikutip situs DPR RI.
Taufiq menjelaskan, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan ke Batam untuk menyerap masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut (RUU Kamla). Komisi I DPR RI menemukan sejumlah catatan penting kemudian dibahas di Senayan, Jakarta saat rapat dengan pihak pemerintah terkait RUU Kamla tersebut.
Lebih lanjut, Taufiq menyebut bahwa Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas seharusnya mampu menjadikan laut sebagai poros kekuatan nasional.
“Tapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan laut masih berlangsung, mulai dari penyelundupan hingga praktik illegal fishing,” terangnya.
Menurut Taufiq, akar persoalan terletak pada belum adanya sistem pengamanan laut yang terintegrasi. Kewenangan yang tersebar di berbagai instansi seperti Polri, TNI AL, KKP, Bakamla, hingga Bea Cuka menyebabkan lemahnya koordinasi dan respons terhadap ancaman nyata di laut.
“Setiap lembaga berjalan dengan ego sektoral masing-masing. Ini menghambat upaya kolektif menjaga kedaulatan,” ujar Taufiq.
Taufiq menilai bahwa upaya memperkuat pertahanan dan keamanan laut tidak dapat dilakukan setengah hati. Negara membutuhkan regulasi yang kuat dan mengikat semua pihak di bawah satu sistem nasional.
“Kita harus berpikir jernih sebagai sebuah bangsa. Laut ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal geopolitik dan pertahanan negara,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak langsung dari lemahnya pengamanan laut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. “Negara kita kaya, tapi nelayannya miskin. Sementara kekayaan laut justru dinikmati oleh pihak-pihak yang mengeksploitasi secara ilegal. Ini ironi yang tidak bisa terus dibiarkan,” lanjutnya.
Taufiq mengajak semua pemangku kepentingan di bidang kemaritiman untuk melepaskan ego sektoral dan mulai membangun sistem keamanan laut nasional yang kuat dan terintegrasi. “Kami di DPR akan terus mendorong lahirnya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan itu. Tapi perlu juga adanya goodwill dari eksekutif untuk mengikis ego antar lembaga,” tutupnya.
