Ini 16 Janji&Bukti Kerja Cagub Banten Dimyati

 Ini 16 Janji&Bukti Kerja Cagub Banten Dimyati

JAKARTA, LintasParlemen.com – Bupati Pandeglang dua periode 2000 hingga 2010 sekaligus Calon Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah di Pilgub 2017 nanti tidak perlu repot menyampaikan bukti-bukti kerjanya pada masyarakat Banten.

Pasalnya, selama menjabat Bupati Pandeglang dua periode, Dimyati banyak memberi bukti, bukan janji. Ia tinggal melanjutkan 16 program yang sudah berjalan di Pandeglang dalam skala besar se-Banten.

“Pertama, beras raskin akan digratiskan. Semua beras miskin rakyat Pandeglang tidak harus bayar sepeserpun. Oleh sebab itu, raskin tak ada alasan tidak sampai tujuan kepada si penerima yaitu orang miskin yang memang tidak sanggup bayar,” kata Dimyati kepada DulurDimyatu, Banten, Sabtu (07/05/2016).

“Dan karena adanya modus permainan tengkulak, oknum aparat desa dengan oknum lainnya. Sehingga tengkulak yang nyelundupkan dan menyalah-gunakan raskin yang jadinya raskin itu jadi ajang bajakan dan tidak tepat sasaran, tidak disalurkan dengan baik karana alasan ada masyarakat tidak mampu membayar,” sambung Dimyati.

Jika terpilih nanti, Dimyati kelahiran Tangerang ini berjanji akan memberi bantuan santunan kematian bagi seluruh warga Banten seperti di Pandeglang dulu sebesar Rp1 .000.000,-

“Karena rakyat atau masyarakat pemilik negeri ini dan memiliki haknya terhadap keuangan negara, sehingga tidak ada alasan tak membeli kain kafan untuk menguburkan jenazahnya,” ujarnya.

Selanjutnya, ia akan memberi bantuan biaya nikah. Dimyati akan membebaskan biaya nikah kepada warga Banten yang kurang mampu.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak menikah di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam. Kami juga akan buat peraturan dengan himbauan agar pernikahan dilaksanakan di masjid agar masjid dimakmurkan,” janjinya.

Program selanjutnya, bebas biaya sekolah sebelum bos keluar. Tujuannya untuk membantu anak sekolah menyelesaikan pendidikannya agar SDM bisa unggul dan meningkatkan angka partisifasi kasar pendidikan termasuk pemberatasan buta aksara.

“Bebas biaya berobat bagi keluarga miskin dan mengratiskan KTP, KK, Akta Kelahiran karena ini kebutuhan pokok masyarakat yang harus dimiliki dan itu kewajiban serta keuntungan negara pada masyarakatnya,” pungkasnya.

Adapun program ketujuh, yakni wajib diniyah bagi beragama Islam. Bagi anak sekolah umum dengan ditetapkan peraturan diniyah. Di mana peraturan yang dibuat bagi murid beragama Islam yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang SMP harus menghafal juz amma. Siswa SMP yang ingin masuk SMA harus bisa membaca alquran dengan baik dan benar.

“Membuat kebijakan peraturan bupati tentang tata cara berpakaian muslim muslimah di instansi pemerintah dan sekolah yang berbeda agama menyesuaikannya,” terang Dimyati.

Program kesembilan, membuat kebijakan sholat Dhuhur dan Asar berjamaah untuk seluruh aparatur dan masyarakat di masjid terdekat. Saat azhan dikumandangkan aktivitas harus diistirahatkan untuk sholat bagi umat Islam. Dilanjutkan dengan kultum setiap usai sholat agar bisa mendapatkan ilmu agama.

“Sepuluh, membuat kebijakan malam jumat dan jumat paginya mengadakan pengajian bersama bagi umat Islam di istansi pemerintah dan sekolah. Sebelas, membuat terobosan memberikan stimulan terhadap pembangunan masjid agar nyaman, bagus dan meresmikan pembangunan masjid itu sebanyak ratusan masjid dan termasuk pembangunan masjid Agung Pandeglang yang indah dan bagus,” jelas Wakil Ketua BURT DPR ini.

Kedua belas, membenahi atau membangun sekolah, jalan lingkungan dan jalan poros kecamatan di seluruh daerah Banten. Program tiga belas, lanjutnya, yakni pembangunan taman bermain dan alun-alun Pandenglang yang bersih elok dan ramah.

“Program keempat belas, pembangunan gedung untuk ulama, (MUI), untuk wanita (Kartini), untuk pemuda (gedung pemuda) untuk nini dan aki (baru pondasi), pembangunan Puskesmas dan RSUD Berkah yang terbesar di Indonesia dan perkantoran pemerintah termasuk pendopo,” pungkas Dimyati.

“Adapun kelima belas, dibuat peraturan dilarang merokok di lingkungan Pemda, Pendopo dan tempat lainnya. Sedangkan keenam belas, wajib bagi masyarakat menanam pohon di sekeliling rumahnya dengan tanaman berbuah dan pemerintah menyiapkan bibitnya,” tutup Dimyati. (Mahabbahtaein)

Digiqole ad

Berita Terkait