Kunjungan ke NTB, Taufiq R Abdullah: Sengketa Lahan Masyarakat Belum Selesai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyampaikan sengketa lahan dengan masyarakat masih ada belum terselesaikan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami datang ke sini setelah mendapat informasi bahwa proses pembangunan KEK Mandalika masih menyisakan sejumlah persoalan di antaranya soal sengketa tanah,” tanah Taufiq usai berdiskusi langsung dengan masyarakat terdampak dr pembangunan KEK itu, Senin (5/5/2025) seperti dikutip situs DPR RI.
Sebagai informasi, tim BAM DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat pesisir yang terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Pada kesempatan itu, Taufiq mengungkapkan terdapat ratusan kepala keluarga nelayan yang terdampak dan membutuhkan solusi nyata dari pemerintah dari tanah-tanah mereka.
Untuk diketahui, pasca-reformasi mengeksekusi pembangunan destinasi pariwisata Mandalika, PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) bertransformasi menjadi PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). BUMN ini ditunjuk pemerintah untuk membangun dan mengelola KEK Mandalika. Namun, meski pengelolaan sudah diambil alih negara, sengketa lahan dengan masyarakat belum sepenuhnya terselesaikan.
“Ini harus segera ada solusi dari pemerintah. Solusinya seperti apa, itu yang akan kita diskusikan. Sebab hampir seluruh lahan kini menjadi hak PT ITDC. Maka perlu kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan ITDC untuk menyelesaikan ini. Apa pun caranya, ini harus diselesaikan,” tegas politisi Fraksi PKB itu.
Taufiq juga menyebut, masyarakat terdampak pembangunan KEK Mandalika terbagi dalam beberapa kelompok: warga yang telah pindah ke kampung relokasi, warga yang masih tinggal di penampungan sementara, warga yang bertahan di sekitar area sirkuit Mandalika, serta masyarakat nelayan yang tergusur dan kini bertahan hidup di gubuk-gubuk seadanya di tepi pantai.
“Bahkan menurut informasi yang kami terima, sebagian warga belum juga menerima uang kompensasi,” ungkapnya.
Karena itu, Taufiq menegaskan agar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pihak terkait lainnya, benar-benar berkolaborasi dan mencari solusi dengan kepala dingin.
“Bagaimanapun, kita semua harus terus berikhtiar untuk membahagiakan masyarakat,” tutupnya.