JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan pemerintah dan DPR yang sepakat membatasi pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya terhadap barang mewah. Tidak menyasar ragam kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Rencana kebijakan ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi perekonomian semakin […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menolak tegas rencana Pemerintah mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut mencederai rasa keadilan. “Sejak Maret lalu Pemerintah memberlakukan kebijakan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru. Orang kaya pajaknya malah dibebaskan,” tutur Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, jakarta, […]Read More