Tags : DPR

Nasional

Beras Langka dan Mahal, DPR: Akibat Kebijakan Bansos yang Ugal-ugalan!

JAKARTA – Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini bisa jadi akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan. “Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Padahal sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri di mana kebutuhan akan […]Lanjut baca

Berita Utama Kesehatan

40 Anggota KPPS di Cilacap Diduga Keracunan, DPR: Usut Tuntas

JAKARTA –  Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pihak berwajib agar mengusut tuntas kasus keracuna 40 Anggota KPPS di Cilacap, Jawa Tengah, saat mengikuti bintek KPPS. “Kejadian keracunan ini sangat memprihatinkan mengingat penyelenggaraan pemilu 2024 tinggal menghitung hari saja. Seharusnya hal-hal yang berpotensi mengganggu stabilitas dan konsentrasi pemilu 2024 dapat dihindari,” kata […]Lanjut baca

Berita Utama

Aturan Presiden Boleh Kampanye Debatebel, DPR Sarankan Revisi UU Pemilu

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di jelaskan bahwa presiden, wakil presiden sampai dengan Menteri boleh berkampanye. Setidaknya ada, tiga pasal yang mengatur presiden, wakil presiden dan menteri dibolehkan berkampanye dengan syarat tertentu. Tiga pasal tersebut masing-masing yakni Pasal 281, 299 dan 304 […]Lanjut baca

Berita Utama

DPR Tunggu Surpres dan DIM soal Jadwal Pilkada 2024

JAKARTA – Anggota komisi II DPR RI mengatakan UU No 10 tahun 2016 atau UU pilkada yang telah disepakati tujuh tahun lalu telah mengamanahkan pelaksanaan pilkada digelar pada bulan November. Namun terkait ada usulan dimajukannya pilkada serentak 2024 mendatang menjadi bulan September 2024, tentu harus melalui revisi UU no 10 tahun 2016. Saat ini pihaknya masih […]Lanjut baca

Berita Utama

Ledakan Tungku Smelter PT ITSS, DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas

JAKARTA –  Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar mengusut tuntas insiden meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menyebabkan 19 orang meninggal dunia. “Pemerintah harus mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja di PT ITSS. Apakah insiden terjadi karena murni faktor kecelakaan yang tak […]Lanjut baca

Kesehatan

DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Atasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah agar mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 jelang libur lebaran dan tahun baru (nataru). “Sejak November 2023 di Jakarta sudah terjadi peningkatan kasus Covid-19. Data per 3 Desember menyebutkan ada 80 kasus. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menyiapkan langkah pencegahan perkembangan kasus. Apalagi sebentar […]Lanjut baca

Berita Utama

DPR Dorong Pertamina Geothermal Energy Kembangkan Diversifikasi Sumber Energi Bersih

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengatakan Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) memegang peran penting dalam menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan di Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Pertamina, PGEO memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi dan keberlanjutannya di negara ini. Amin […]Lanjut baca

Nasional

Klaim BPJS untuk ISPA Harus Dipermudah, DPR: Jangan Sudah Jatuh

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta BPJS Kesehatan agar mempermudah proses pengajuan klaim penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat tingginya polusi udara. “Permudah prosesnya dan berikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang terkena ISPA. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit dalam menjalani pengobatan melalui BPJS. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga […]Lanjut baca

Kesehatan

RI Masuk Kategori Negara Gagal Sistemik Versi PBB, DPR: UU

JAKARTA  – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mewanti-wanti pemerintah agar waspada karena Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik. “Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022,” ungkap Netty dalam keterangan […]Lanjut baca