Tags : Kementerian

Pendidikan

Fikri Desak Gelar Rapat Gabungan Komisi DPR dan Kementerian untuk

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, asal Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mendesak agar digelar kembali rapat gabungan DPR RI bersama lintas komisi dan kementerian untuk menyelesaikan problematika tenaga honorer. “Mendesak untuk penyelesaian mengacu pada komitmen yang lalu bahwa semua honorer menjadi ASN baik PNS maupun PPPK,” katanya saat interupsi pada rapat paripurna DPR […]Lanjut baca

Nasional

Satker II Kementerian PUPR Diduga Kuat Lakukan Korupsi Proyek Pekerjaan

PEKANBARU – Satker Jalan Nasional Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) diduga kuat telah melakukan praktik tindak pidana korupsi (Tipikor0 pada proyek pekerjaan reservasi rekonstruksi di Kabupaten Inhil Riau, Provinsi Riau. Pernyataan tersebut langsung disampaikan oleh Larshen Yunus, selaku Aktivis Anti Korupsi dibawah bendera organisasi Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (PP […]Lanjut baca

Nasional

Harus Ada Jaminan Data Seluler Rakyat Tak Disalahgunakan!

JAKARTA – Kementerian Kominfo dengan program registrasi prabayar secara nasional mewajibkan para pengguna telepon seluler harus melakukan registrasi ulang kartu SIM prabayar dengan menggunakan NIK dan Nomor KK. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, PhD melalui telepon seluler menegaskan harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahgunakan. Sukamta yang juga Sekretaris Fraksi […]Lanjut baca

Parlementaria

Sodik Mudjahid: Tambah Jamaah, Tolong Jangan Tambah Masalah!

BANDUNG – WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid berharap Persiapan Penyelenggaran Haji tahun 1438 H/ 2017 M harus lebih dipersiapkan dengan baik. Apalagi di tahun ini Indonesia memiliki tambahan jamaah haji 52.000 menjadi 221.000. “Sebelum ada pengurangan jumlah quota itu, memang Kemenag sudah berpengalaman menangani jamaah dengan jumlah tersebut. Akan tetapi karena sampai tahun […]Lanjut baca

Opini

 Kemenag tak Bisa Lepas Tangan dari Umroh Bermasalah

Oleh: Arteria Dahlan, Anggota Komisi VIII​ DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Saya sangat menyayangkan masih terlontar kalimat dari Kementrian Agama (Kemenag) seolah rakyat yang bersalah dikarenakan tergiur dengan biaya umroh yang murah. Itu bukti aparatur negara yang tidak paham tentang perlindungan Hak privat warga negara. Apalagi urusan umrah ini tidak sesederhana itu, dikarenakan secara hukum […]Lanjut baca

Nasional

Komisi VII DPR Minta Penggunaan BBM Euro 4 Segera Direalisasikan

NEWYORK, Lintasparlemen.com – Penerapan bahan bakar minyak (BBM) berstandar Euro 4 yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor di Indonesia harus segera realisasikan untuk menjamin kualitas udara. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang semakin mengancam kesehatan masyarakat terutama di kota-kota besar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha meminta Pemerintah tetap […]Lanjut baca

Berita Utama Ekonomi

Terkait Data Pangan, Viva Yoga: Jangan Sampai Ada Kepala Dinas

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi IV, Viva Yoga Mauladi mengatakan, masih ada persoalan soal data pangan produksi dan konsumsi masyarakat yang tidak sinkron. Viva menilai data pangan sering kali tidak sinkron antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI. Menurut Viva, Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada produksi menyampaikan data biasanya selalu […]Lanjut baca

Editorial Hukum

Gawat, Ketua KPK Disebut Terlibat Korupsi e-KTP

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Apa jadinya jika sapu yang digunakan untuk membersihkan lantai itu adalah sapu kotor? Tentu jawabannya lantai itu tetap saja kotor. Bahkan lantai tersebut makin kotor dengan adanya sapu kotor tadi. Hal itu bisa saja terjadi bagi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) jika pengakuan Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi benar bahwa Ketua KPK […]Lanjut baca

Nasional

DPR Tak Sepakat Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis tidak terima penggunaan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI. Alasan Iskan menolak kebijakan pemerintah itu, karena penggunaan dana setoran haji yang ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu tidak sesuai […]Lanjut baca