JAKARTA – Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia Dwi Nugroho Marsudianto menuturkan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai tanggal 2 Januari 2026, menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Pembaruan KUHP dan KUHAP membuka peluang besar untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang […]Read More
