JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyampaikan penyesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 20 Maret 2025 lalu. Menurut Adies, penyesahan RUU TNI tersebut untuk menyelaraskan ketahanan menyesuaikan dinamika zaman, bukan untuk mengembalikan dwifungsi TNI seperti […]Read More
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Merah Putih memberikan apresiasi kepada DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. Menurut mereka, regulasi ini akan semakin memperkokoh profesionalisme dan peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional. Juru bicara Koalisi Masyarakat Merah Putih, Hayum, menegaskan bahwa pengesahan UU ini merupakan langkah maju dalam […]Read More
JAKARTA – Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menanggapi disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI. Menurutnya, pengesahan ini merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif. “Kita menghormati kewenangan legislasi yang dimiliki DPR dalam mengesahkan RUU TNI hari ini,” ujarnya dalam wawancara di sela diskusi publik bertajuk “Mengawal […]Read More
JAKARTA – Persaudaraan Tani Nelayan Indonesia (PETANI) menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Kelembagaan Petani, Tunjung Budi Utomo bahwa regulasi ini akan semakin memperkuat peran dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. “Kami meyakini bahwa regulasi yang […]Read More
JAKARTA – Ketua Bidang Hukum dan Politik DPP GM FKPPI Wahyu Sandya, menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Menurut Wahyu, revisi ini penting untuk menyempurnakan aspek pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks, serta memastikan penegakan prinsip supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin ikut menyoroti sejumlah pasal krusial pada draf revisi UU TNI. Nurul menyebut, Pasal 47 terkait posisi prajurit di jabatan sipil perlu dipertimbangkan dengan matang dari sisi profesionalisme kinerja. Menurut Nurul aturan prajurit hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dengan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menjelaskan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 atau revisi UU TNI tak bisa dikebut dalam waktu dekat ini. Mengingat waktu yang tersisa tak memungkinan selesai waktu dekat ini bahkan tak bakal selesai pada masa sidang […]Read More
