JAKARTA – Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik, Rumpun Ilmu Pertahanan Universitas Negeri Jakarta Abdul Haris Fatgehifon menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari rahim rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan merespon pentingnya persatuan di tengah gejolak resistensi terhadap revisi UU TNI yang saat ini sudah ditandatangani dan tercatat dalam lembaran negara menjadi UU No. […]Read More
JAKARTA – Koordinator Nasional Kawan Indonesia (Kornas KWI) Darmawan mengungkapkan keprihatinannya terhadap desakan kelompok masyarakat sipil yang mendorong penghapusan pasal mengenai kewenangan TNI dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa TNI memiliki kewenangan dalam operasi […]Read More
Oleh: Syurya M. Nur, Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Politik Universitas Sebelas Maret Solo, Akademisi Universitas Esa Unggul Jakarta dan Peneliti Human Studies Institute (HSI) Perubahan kebijakan dalam penegakan hukum narkotika selalu menjadi isu strategis yang patut dikritisi. Salah satu perubahan yang menimbulkan tanda tanya besar adalah penghapusan peran TNI dalam pemberantasan narkotika yang sebelumnya diatur […]Read More
JAKARTA – Direktur Indo Defends Watch (IDW),l Malkin Kosepa, menyoroti narasi yang berkembang di media mengenai potensi kebangkitan Dwifungsi ABRI, yang menurutnya tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Kosepa menegaskan bahwa isu ini harus dilihat secara objektif, terutama dengan adanya puluhan perwira tinggi Polri yang saat ini menduduki jabatan strategis di berbagai lembaga sipil tanpa […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tidak akan mengubah prinsip dasar mengenai kedudukan TNI sebagai militer negara Indonesia. Prajurit TNI tetap tidak boleh berpolitik dan berbisnis. “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin ikut menyoroti sejumlah pasal krusial pada draf revisi UU TNI. Nurul menyebut, Pasal 47 terkait posisi prajurit di jabatan sipil perlu dipertimbangkan dengan matang dari sisi profesionalisme kinerja. Menurut Nurul aturan prajurit hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dengan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum kepada wartawan mengaku belum menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Revisi UU Polri. Adies menjelaskan, arahan […]Read More
JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyambut positif arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2025. Habib Aboe menilai pesan dari Presiden Prabowo sudah sangat jelas dan harus segera ditindaklanjuti oleh institusi TNI dan Polri. “Pesan dari Presiden Prabowo sudah sangat clear. Institusi TNI dan Polri […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru angkat suara terkait video viral di sejumlah media sosial seorang yang mengaku sebagai pengusaha paruh baya bernama Agus Warmon mengungkapkan curhatnya di dalam sebuah video tentang kejadian yang menimpa dirinya. Di mana dalam video berdurasi 1 menit lebih itu, Agus mengaku sebagai […]Read More
BANDUNG – Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi ingin kewaspadaan dini terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 digalakkan oleh seluruh pihak termasuk masyarakat, TNI, Polri, Bawaslu dan KPU agar Pilkada di Jawa Barat berjalan lancar. “Kami telah meminta kesiapan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan […]Read More