Sofyan Tan Soroti Validitas Data Korban Banjir di Sumut, Dorong Verifikasi Menyeluruh

MEDAN — Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menekankan pentingnya penyelarasan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah dalam penanganan dampak banjir di Sumatera Utara. Hal ini disampaikannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumut, Selasa (24/2/2026).

Menurut Sofyan, perbedaan angka dan informasi antara data pusat dan laporan daerah berpotensi menghambat efektivitas distribusi bantuan. Ia menilai, ketidaksinkronan tersebut harus segera diklarifikasi agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“Kita tidak ingin ada kekeliruan dalam penyaluran bantuan hanya karena data yang digunakan berbeda. Validitas dan akurasi menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, jika data tidak selaras, risiko pemborosan anggaran hingga potensi temuan administratif bisa terjadi. Karena itu, ia mendorong koordinasi intensif antara BPS dan dinas terkait di daerah untuk melakukan pencocokan dan pembaruan data secara menyeluruh.

Selain persoalan pendataan, Sofyan juga menyoroti progres pemulihan pascabencana yang dinilai belum optimal. Ia melihat penanganan masih terfokus pada bantuan logistik, sementara rehabilitasi infrastruktur pendidikan dan fasilitas publik lainnya belum sepenuhnya berjalan maksimal.

Tak hanya aspek fisik, Komisi X juga memberi perhatian pada dampak psikologis korban, khususnya siswa dan tenaga pendidik. Sofyan menilai pendampingan trauma healing perlu menjadi bagian integral dari proses pemulihan.

“Anak-anak, guru, dan keluarga korban membutuhkan dukungan psikologis. Pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali gedung, tetapi juga memulihkan mental dan semangat mereka,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi X berencana memperkuat fungsi pengawasan melalui pembentukan panitia kerja (panja) guna memastikan proses penanganan bencana di Sumut berjalan transparan, terukur, dan akuntabel. Verifikasi lapangan juga akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.