Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Pengadilan untuk membuktikan hasil laporan pemeriksaan audit investigasi pengadaan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras ngaco. Menurut Harry Azhar, Ahok tidak perlu mengajak BPK berdebat di media. Ahok disarankan untuk mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan audit investigasi pengadaan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan terus melakukan promosi terkait pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dari banyak yang ada, tiga diantaranya yakni Bulukumba, Toraja, dan Takabonerate akan dikhususkan pada wisatawan mancanegara. Kabid Pemasaran dan Promosi Disbudpar Sulsel, Devo Khadaffi mengatakan, setelah sukses dengan brand South Sulawesi Explore, kali ini akan gencar dipromosikan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (Disbudpar), Jufri Rahman berharap putra-putri Sulsel dapat menjadi aktor/aktris berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional. Hal Itu diungkapkan Jufri Rahman saat membuka Workshop Seni Teater yang di gelar di Hotel Agung Jalan Jampea Makassar, Rabu (6/4/2016) lalu. “Kedepan kalian-kalian (anak muda) harus bisa membuktikan mampu […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Sebelumnya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis menegaskan bahwa kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepenuhnya sudah masuk ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui hari ini (Selasa, 12/04) Ahok telah diperiksa oleh KPK terkait kasus pembelian lahan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad angkat suara terkait pembangun reklamasi di sejumlah daerah yang harus ditinjau ulang untuk diteruskan. Alasannya, banyak hal yang perlu diperbaiki sebelum menjalankan kebijakan tesebut. Seperti diberitakan, proyek reklamasi Pulau G di lepas pantai kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, membuat cemas nelayan tradisional di kawasan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad desak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memeriksa segala aspek reklamasi teluk Jakarta yang belum memiliki izin Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan). Menurut Fadel saat ditemui usai rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa proyek reklamasi yang ada di Teluk […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ‘Ahok’ terus melakukan penggusuran di beberapa lokasi yang dianggap kumuh, meski harus mengorbangkan masa depan warga Jakarta. Terakhir, aksi penggusuran dilakukan Ahok dengan melibatkan aparat TNI dan POLRI untuk menggusur pemukiman warga di Luar Batang. Tokoh Nasional berdarah Buton, Laode Ida pun sangat menyesalkan langkah yang diambil […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Tindakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menggusur perkampungan warga miskin di kawasan Luar Batang menuai protes keras dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat. Tokoh nasional asal Sultra, Laode Ida mengungkapkan, Kebijakan Gubernur Ahok yang terus menggusur pemukiman warga tanpa kompromi jadi isyarat buruk bagi rakyat bangsa ini. “Aksi penghancuran […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan santunan Rp100 juta untuk keluarga terduga teroris asal Klaten, Siyono, adalah uang pribadi dari Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri Brigjen Edy Hartono. “Biasa kalau kita ada kematian pasti ada rasa simpati lah. Sebagai rasa berdukacita. Itu sah-sah saja. Itu bukan uang negara. Uang pribadi dari Kadensus. Ya boleh […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Kabar baik bagi para pekerja yang memperoleh gaji di bawah Rp 4,5 juta perbulan. Pasalnya, Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan terkait kenaikan batas minimun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 sebesar 50 persen dari yang ditetapkan pada 2015. “Kami menyetujui penyesuaian besaran PTKP yang dikonsultasikan Menteri Keuangan dan mulai berlaku […]Read More