Berita Ekonomi Headline

PHK 15 Karyawannya, Kompas Gramedia Dituding Menyalahi Aturan

Jakarta, LintasParlemen.com–Penyelesaian perselisihan PHK antara Kompas Gramedia dengan 15 orang karyawannya memasuki babak baru. Setelah proses mediasi Bipartit dan Tripartit tidak tercapai kesepakatan, maka 10 Maret 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjurannya. Dalam keterangan yang diterima LintasParlemen.com, Disebutkan bahwa dalam anjuran no 13/ANJ/D/III/2016 yang harus ditaati antara PT Tunas Bola […]Read More

Headline Hukum Ibukota Parlemen Rakyat

Gerakan Buruh Indonesia Desak Hentikan Kriminalisasi Terhadap 26 Aktivis

Jakarta, LintasParlemen.com- Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menuntut penghentian kriminalisasi dan pembebasa terhadap 26 aktifis yang ditahan sejak beberapa waktu yang lalu. Presidium GBI, Said Iqbal dalam keterangannya mengungkapkan, ekonomi Neoliberal yang diterapkan oleh pemerintah semakin diiringi dengan penindasan pada gerakan rakyat seperti kaum buruh. Unjuk rasa damai buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 berbuntut Tindakan […]Read More

Headline Nusantara Parlemen Jalanan Peristiwa

KPJ Palu Desak Usut Pemerasan “minta proyek” Oknum Kejati

Palu, LintasParlemen.com–Massa yang tergabung dalam Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) Palu, Sulawesi Tengah menyampaikan aspirasi dan desakannya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Tengah, Senin (21/3/2016). Kedatangan demonstran ini guna menuntut pengusutan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kejati Sulteng terhadap beberapa SKPD di Palu. Kedatangan massa aksi pun menghadang kunjungan kerja […]Read More

Headline Ibukota Pilkada Politik

Yusril: Kalau Ahok Ditahan KPK, Tak Ada Lawan Sepadan

Jakarta, LintasParlemen.com– Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, mengaku bersikap netral soal kasus dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan lawan politiknya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yusril mengaku tidak akan mendorong maupun menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyelidiki kasus tersebut. “Jadi serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai instansi […]Read More

Ekonomi Headline Makro Sosial

Parah.. Iuran BPJS akan Dinaikkan, Juga ada Denda 30 Juta

Jakarta, LintasParlemen.com— Belum lagi usai pro-kontra rencana kenaikan iuran BPJS, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluarkan kebijakan akan membekukan sementara keanggotaan, apabila peserta BPJ telat telat melakukan pembayaran iuran. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan denda maksimal puluhan juta rupiah bagi mereka yang telat membayar iuran. Denda ini berupa denda pelayanan sebesar […]Read More

Berita Ibukota Komunitas

Jelang LK III Nasional, PB HMI Gelar Diskusi bersama Prof

Jakarta, LintasParlemen.com– Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melaksanaakn dialog publik dengan tema “Solusi HMI untuk Indonesia” di RM Bakmi, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Minggu (20/3/2016) tadi malam. Dalam kegiatan dialog publik yang merupakan rangkaian kegiatan jelang pelaksanaan Latihan Kader III Nasional HMI di Jogjakarta pada 24 Maret mendatang, HMI menghadirkan narasumber Pengamat […]Read More

Headline Politik

SYL tak Didukung Penuh Golkar Sulsel Maju ke Munaslub

Jakarta, LintasParlemen.com— Keinginan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar pada Munaslub mendatang tampaknya mengalami kendala dari internal Golkar Sulsel sendiri. Pasalnya, DPD II di Sulsel belum menyatakan sikap sepenuhnya untuk mendukung Gubernur Sulsel dua periode ini untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar. Bahkan, dikabarkan beberapa ketua DPD […]Read More

Headline Ibukota Politik

Ironis!, Warga Tempati Aset Negara Digusur Paksa, Giliran ‘TemanAhok’ Dibilang

Jakarta, LintasParlemen.com–Center For Local Government Reform (CELGOR) menilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikap timpang membolehkan TemanAhok menempati aset negara di Graha Pejaten IV, Nomor 3, Jakarta Selatan sebagai kantor sekretariat. Sedangkan dengan alasan yang sama, Ahok menggusur paksa warga Jakarta yang dianggap menduduki area yang juga dianggap aset negara. “Jangan tebang pilih dong […]Read More