Pilkada

Perludem: Pelantikan Pj Gubernur Jabar Iriawan Bikin Gaduh yang Tak

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini ikut angkat suara terkait pelantikan Komjen Polisi M Iriawan sebagai Penjabat Sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat. Bagi Titi, polemik tersebut yang menimbulkan kegaduhan semestinya tidak perlu terjadi. Alasan Titi, penguatan sentimen politik di Pilkada Jabar telah menenggelamkan isu-isu publik dalam program para kandidat. Padahal, yang terpenting adalah adu […]Read More

Pendidikan

SAH Minta PPDB Sistem Zonasi Bisa Dukung Pemerataan Mutu Sekolah

JAMBI – Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) menilai sistem zonasi dalam Pendaftaran Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) akan mampu menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan sekolah non favorit. Hal ini dikarenakan dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Sehingga akan mendorong pemerataan mutu antar daerah, karena sebaran siswa yang […]Read More

Kunjungan DPR

Catatan Ringan Ketua DPR RI dari Gunung Bromo

PASURUAN – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat takjub menyaksikan keindahan sunrise di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, Selasa pagi (19/06/18). Berangkat Pukul 01.00 WIB dari Kota Batu Malang menuju kawasan Pelataran Bromo yang merupakan Jeep Point yang berada di Desa Ngadiwono, Tosari. Berikut catatan ringannya: Sekurangnya 14 unit mobil jeep berbagai merek […]Read More

Opini

Muslim nge-Friend di Era Strawberry Generation

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR-RI TEMUAN riset terbaru Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)-UIN Jakarta (2017), melaluiprogram “Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia” atau lebih dikenal dengan Convey Indonesia, cukup mengejutkan. Berdasarkan temuan itu, fenomena pemahaman keagamaan yang ekslusif dan cenderung radikal sudah masuk ke dunia pendidikan. Bahkan beberapa kampus-kampus […]Read More

Janji

Ajukan Hak Angket Irawan, Demokrat: Polisi Itu Penegak Hukum, Bukan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik menilai pengangkatan Komjen M. Irawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat telah melanggar hukum. “Dengan ini kami sampaikan bahwa Presiden melalui Mendagri secara nyata telah melakukan pelanggaran Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan bahwa Anggota […]Read More

Pro Kontra

PKS: Cukup Objektif jika Ada Fraksi yang Usulkan Hak Angket

JAKARTA – Keputusan Mendagri melantik Komjen Pol M. Irawan sebagai PLT Gubernur Jawa Barat menuai polemik baik dari partai oposisi maupun koalisi pemerintah. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyayangkan pengangkatan Komjen Pol M. Irawan sebagai PLT Gubernur Jawa Barat. Pasalnya Irawan adalah anggota Polri aktif atau belum purna tugas. “Kami juga sudah ingatkan agar Mendagari […]Read More

Pendapat

Alasan-Alasan Kuat Hak Angket Iriawan Perlu Digulirkan di DPR

Oleh: Fadli Zon* Partai Gerindra sangat mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum. Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus […]Read More

Pro Kontra

Disebut Pelantikan Iriawan Pj Gubernur Jabar Langgar 3 UU, Hanura:

JAKARTA – Ketua Fraksi Hanura DPR-RI Inas N Zubir angkat suara terkait polemik pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat. Bagi Inas pengangkatan itu sudah sesuai undang-undang. Bahkan Inas menuding pihak-pihak yang mengkritik pengangkatan Iriawan itu pengamat abal-abal. Mereka tidak tahu aturan, sebut Inas. “Kalau kita lihat di media saat ini, banyak sekali pengamat […]Read More

Regulasi

Hak Angket Iriawan, Sekjen PPP: Belum Apa-apa Sudah Langsung Gunakan

JAKARTA – Sekjen PPP Arsul mengatakan tak perlu ada hak angket terkait polemik pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Meski demikian, Arsul meminta pihak pemerintah berhati-hati mengeluarkan kebijakan yang bisa memicu kegaduhan baru. Bagi Arsul, jika sebuah kebijakan bisa melahirkan kegaduhan, sebaiknya pemerintah mengambil keputusan lain. “Ke depan Pemerintah sebaiknya […]Read More

Headline

Indag Watch Sebut Jokowi Lakukan Pencitraan, Hanura: Indag Watch Kurang

JAKARTA – Ketua Fraksi Hanura DPR-RI Inas N Zubir mengomentari sikap Koordinator Pemantau Industri dan Perdagangan (Indag) Watch Muslim Arbi yang menilai acara Open House Presiden Joko Widodo di Istana Bogor yang bertepatan dengan hari lebaran, Jumat (15/6/2018) lalu saat menerima petani dan masyarakat sebagai pencitraan. Arbi mengungkapkan Presiden Jokowi tidak memanfaatkan petani sebagai alat mengangkat keberpihakannya […]Read More