JAKARTA – Amandemen kelima Undang-undang Dasar (UUD) 1945 harus dipersiapkan dengan matang, melalui proses dan mekanisme yang transparan, dan memberi ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen rakyat menyampaikan aspirasi. “Tak perlu terburu-buru, amandemen sebaiknya berproses setelah berakhirnya tahun politik 2019, ketika pemerintah baru dan formasi baru DPR sudah terbentuk,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias […]Read More
SOLO – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan Pilkada Serentak 2018 menjadi ajang bagi para kontestan untuk adu gagasan. Mantan ketua Komisi III DPR itu juga mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 untuk mengedepankan hukum dan etika. Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menyatakan itu ketika menyampaikan arahan kepada pengurus dan relawan Beringin Center […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perjuangan dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi dengan memakai cara-cara intimidasi dan pemaksaan. Demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika. “Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarkhi. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah. Demokrasi jaman now tidak boleh begitu. Demokrasi jaman now […]Read More
JAKARTA – Ketua Umum PGI Pdt Dr Henriette Tabita Lebang, M.Th berkunjung ke kantor MUI. Henriette bertemu dengan Ketua Umum MUI Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin untuk membahas masalah yang sedang terjadi di Sentani Papua. Seperti diberitakan sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) telah mengeluarkan delapan poin terkait ‘larangan azan’ yang isinya jauh dari semangat […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI menegaskan etika harus menjadi sumber kekuatan dalam sistem hukum Indonesia. Pelanggaran kode etik yang dilakukan para hakim harus mendapat penanganan serius dan tidak bisa terus dibiarkan. “Jika etika dijadikan sumber kekuatan dalam sistem hukum kita, saya yakin kita tidak akan mendengar lagi ada hakim atau penegak hukum yang terlibat korupsi, apalagi […]Read More
JAKARTA – Fraksi PKS DPR tak henti-hentinya membuat gebrakan positif bagi masyarakat Indonesia. Kali ini mengusung tema diskusi publik “Lejitkan Bisnis Start Up Melalui RUU Kewirausahaan” Fraksi PKS mengajak generasi muda atau yang akrab disebut generasi milenial untuk mengembangkan wirausaha atau bisnis sejak dini. Hadir sebagai narasumber diskusi, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Anggota Pansus RUU […]Read More
SEOUL – Grup Kerja Sama Antar-Parlemen (GKSB) DPR RI-Parlemen Korea Selatan melakukan kunjungan ke Korsel, Selasa (20/3). Delegasi yang dipimpin Evita Nursanty itu menghelat pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Korsel Shim Jae-chul, Grup Persahabatan Parlemen Korsel dan Forum ASEAN-Korea. Nursanty menyampaikan, kunjungan ke Korsel membawa banyak kepentingan Indonesia utamanya memperkuat kontak antarmasyarakat kedua negara. “Sebagai […]Read More
JAKARTA – WNI asal Madura atas nama Zaini Misrin dihukum mati oleh otoritas Saudi pada 18 Maret 2018. Kemenlu disebut tidak mengetahui informasi pelaksanaan hukuman tersebut. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Kemenlu harus menyampaikan nota protes keras kepada Pemerintah Saudi. “Kemenlu wajib protes keras karena perlindungan WNI di luar negeri adalah kewajiban negara yang […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 pada UU MD3 No. 2 Tahun 2018, bukan untuk rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI. Tetapi, pasal tersebut ditujukan untuk eksekutif. “Itu pasal untuk pejabat (setiap orang), bukan untuk rakyat,” tegas Fahri saat menerima delegasi Gerakat Kebangkitan Indonesia (GKI) yang dipimin bekas Wagub […]Read More
PASURUAN – Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penambahan jumlah utang pemerintah yang sudah menyentuh angka Rp 4.000 triliun. Menurutnya, tambahan utang itu sudah melalui persetujuan DPR dan digunakan untuk hal-hal produktif. “Posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman karena penggunaannya di bawah persetujuan DPR. Untuk itu masyarakat tidak […]Read More