Oleh: Bambang Soesatyo* Semangat KPK dan Polri tidak boleh mengendur dalam memburu koruptor, kendati Mahkamah Konstitusi (MK) telah mewajibkan para penyidik kasus Tipikor menyajikan data tentang kerugian negara yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi, KPK dan Polri layak menjalin koordinasi dan kerja sama yang solid dengan BPK dan inspektorat jenderal pada […]Read More
Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian I dari dua tulisan) Sejujurnya saya menahan untuk berkomentar terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Awalnya saya lebih memilih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan saja. Ibarat petir yang hadir di siang bolong, rasanya tidak mungkin, tidak percaya kejadian ini terulang kembali […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Keolahragaan Indonesia (Lemkapoin) Richard Ahmad Supriyanto ditemani kuasa hukumnya Riesqi Rahmadiansyah mengajukan sengketa informasi ke-6 pengurus olahraga seperti PB PON 2016. Selain kepada PB PON 2016, Richard juga mengajukan permohonan pada KOI (Komite Olimpiade Indonesia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia), PBVSI […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar kini Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi yang kedua yang ditangkap KPK. Akil Mochtar sebelumnya aktif di Golkar dan Patrialis Akbar pernah jadi kader PAN. Kedua politisi yang berpindah jalur itu sebelum pernah menjadi anggota DPR RI dari masing-masing Fraksi Golkar dan PAN. Itu artinya sudah ada […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pimpinan Redaksi lintasparlemen.com Habibi menyampaikan secara resmi permohonaan maaf kepada lembaga Indikator Politik Indonesia terkait berita yang berjudul “Pengakuan Muhtadi Jadi Viral, 3 Lembaga Survei Ini Diatur Luhut untuk Menangkan Ahok-Djarot?” yang sudah menjadi viral di media sosial (medsos). Padahal, setelah dicek kebenarannya kepada Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, ternyata berita […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintahan daerah (Pemda) dan DPRD setempat khususnya di Pati untuk berani mempertanyakan asal usul keberadaan garam yang digunakan industri makanan dan minuman. “Jangan-jangan garamnya hasil impor. Kita harap, yang digunakan adalah garam lokal. Ini yang harus kita kawal agar industri kita tidak menggunakan garam-garam […]Read More
