Pendapat

Densus Tipikor, Sebuah Kebutuhan Dasar Bangsa di Tengah Maraknya Korupsi

Oleh: BAMBANG SOESATYO, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Jawa Tengah VIII Munculnya pro-kontra atas kehadiran Densus Tipikor, diharapkan tidak membuat Kapolri mengendur untuk merealisasikan gagasan brilian itu. Semua pemangku kepentingan penegak hukum seperti KPK, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM setuju adanya Densus Tipikor. Bahkan seluruh anggota Komisi III DPR […]Read More

Opini

Dialog Identitas ala Gubernur Anies Baswedan

OLEH : AHMAD YANI, Anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi PPP, Founder Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa, Advokat Usainya hiruk pikuk politik di DKI Jakarta sejak awal 2017 semestinya berakhir disaat Gubernur dan Wakilnya mengucapkan sumpah janji sebelum menjalankan amanah yang telah diberikan untuk lima tahun ke depan. Namun realitas yang terjadi justru sebaliknya, aroma untuk mempersiapkan […]Read More

Pemilu

JPPR Sayangkan Keluarkan Surat Edaran, Bukti KPU Tak Profesional Bekerja

JAKARTA – Manejer Pemantauan Seknas JPPR, Alwan Riantobi menayangkan di Keluarkan Surat Edaran (SE 585) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi JPPR, ini bukti KPU tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Alwan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden yang […]Read More

Ibukota Pendapat

Ucapan Gubernur Anies ‘Pribumi’, Pengamat: Sejatinya Diberi Apresiasi!

JAKARTA – Rektor Universitas Ibnu Chaldun Prof Musni Umar terkait pernyataan Gubernur Anies Baswedan soal “Pribumi Menjadi Tuan di Negeri Sendiri” patut diapresiasi. Kesimpulan itu disampaikan usai mendalami pernyataan tersebut. “Setelah mempelajari, mendalami dan membahas tentang  pernyataan Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengenai  pribumi yang saatnya menjadi tuan di negeri sendiri, yang diucapkan di […]Read More

Internasional

Di Parlemen Dunia, DPR Sampaikan Enam Aksi Perkuat Inklusifitas dan

RUSIA, SAINT PETERSBURG, 17/10/17 – Delegasi DPR RI ikut berbagi pandangan pada sesi General Debate yang dihelat Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 16-17 Oktober, di Saint Petersburg, Rusia. Di depan delegasi dari 173 negara, Rofi’ Munawar mewakili Delegasi Indonesia menyampaikan keragaman dan kebhinnekaan yang menjadi bagian dari denyut nadi Indonesia. “Tak terbantahkan lagi bahwa Indonesia salah […]Read More

Hukum

ACTA Pasang Badan Bela Gubernur Anies Terkait ‘Pribumi’

JAKARTA – Ratusan Advokat ACTA akan pasang badan membela Gubernur Anies Baswedan terkait istilah pribumi yang disampaikan dalam pidato di Balaikota (16/10/2017) kemarin. “Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara seksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut,” kata Ketua ACTA Krist ibnu T Wahyudi pada lintasparlemen.com, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Secara kontekstual, […]Read More

Pendidikan

Pansus RUU Sinas Iptek Sebut Ilmu Teknologi Penentu Persaingan di

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting, kemampuan dalam membangun ilmu pengetahuan dan teknologi menentukan negara dalam persaingan di dunia internasional. Demikian dikatakan dikatakan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pansus RUU Sinas Iptek) DPR RI Daryatmo Mardiyanto, dalam rapat dengar pendapat umum, di […]Read More

DPR Peduli

Politisi DPR Gerindra Ini Resmikan Klinik Kesira dan Pengobatan Gratis

PATI – Hampir Rata-rata politisi Senayan memiliki kepedulian yang berbeda-beda pada Konstituennya. Bagi Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan memilih melakukan peresmian klinik Kesira dan pengobatan gratis. Wulan, ternyata tidak puas hanya mengadakan sosialisasi, guna memaksimalkan pelayanan di bidang kesehatan di wilayah daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III. Sri Wulan meresmikan klinik baru bernama […]Read More

Hukum Parlementaria

Gerindra Tolak Perppu Ormas karena Alasan Ini

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan menilai bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugasnya membina sejumlah ormas di Indonesia. Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar Sidang Pengujian Perppu Ormas terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Kamis (12/10/2017) lalu. Agenda kala itu untuk mendengarkan pendapat […]Read More