Featured posts
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan saat ini sudah masuk Surat Presiden (Surpres) tentang revisi UU Pilkada. Selanjutnya draft tersebut akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada pembukaan Masa Sidang Ke-IV tahun Sidang 2015-2016. “Nanti saat pembukaan masa sidang tanggal 6 April 2016 dibacakan dalam Rapat Paripurna,” seperti dikutif dari CNN, Kamis […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Anggota DPR Wihadi Wiyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk belajar lagi ilmu tata negara. Permintaan ini disampaikan, karena Jokowi sempat menyindir DPR jangan terlalu banyak membuat undang-undang. Wihadi Wiyanto Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini, dengan tegas mengatakan, DPR membuat undang-undang sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tugas utama DPR membuat undang-undang. “Presiden suruh belajar […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com—Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan mendapat perhatian serius dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di mana, program tersebut sebenarnya telah berakhir sejak 31 Desember 2014 yang lalu. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika menjelaskan, pemerintah pada periode sebelumnya yang dimandatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Dalam rangka memperingati hari jadi Perkumpulan Filatelis Indonesia ke-94 pada 29 Maret ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengadakan pameran filateli di Fadli Zon Library. Fadli Zon memiliki hobi filateli sejak lama. Beberapa penghargaan internasional sudah pernah didapatkannya sebagai seorang filatelis. Baik di tingkat dunia maupun di Asia Pasifik. Fadli Zon pernah meraih […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang telah disepakati Pemerintah dan DPR untuk disahkan, kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay. “Undang-Undang Penyandang Disabilitas salah satunya mengatur tentang hak aksesibilitas dan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (30/3/2016) […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ketua DPR Ade Komaruddin meminta Pemerintah tidak berkompromi dengan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok milisi Filipina tersebut menyandera 10 warga negara Indonesia. Akom, sapaan akrab Ade Komaruddin mengatakan Indonesia memiliki pengalaman pembebasaan sandera dalam operasi Woyla. “Saya yakin aparat kita pasti bisa mengambil langkah tepat. Kita sudah punya pengalaman, dan operasi Woyla itu berhasil,” kata […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pengemis dan gelandangan yang terjaring razia Dinas Sosial DKI Jakarta akan menuju Panti Sosial Bina Insan (PSBI) 2 Cipayung, Jakarta Timur. Namun, tidak semua merasa nyaman berada di panti sosial. Bagi yang pernah merasakan berada di balik jeruji besi, panti sosial kalah nyaman. Panti sosial bertujuan menampung para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Kini antara Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengevaluasi moratorium izin kapal ikan eks-asing dan larangan pemindahan muatan di laut atau transshipment karena membuat ribuan pekerja kapal dan pabrik pengolahan ikan menganggur. Dalam surat tiga halamannya untuk Susi Pudjiastuti, Jusuf Kalla menyebut hampir 11.000 pekerja industri perikanan […]Read More
Maros, LintasParlemen.com–Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diminta tegas terkait Adanya beberapa izin Hinde Ordonnantie (HO) Minimarket Alfamart di kabupaten Maros yang telah habis masa berlakunya. Hal ini ditegaskan oleh Andis Amir, presidium Komunitas Maros Mengabdi (KMM). Pihaknya mendesak pemerintah kabupaten Maros untuk bertindak tegas terhadap minimarket nakal yang tidak mempedulikan izin HOnya. “Ini mempertegas bahwa […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Sebanyak 99 pegawai negeri di lingkungan Pemprov Kalbar hanya lulusan sekolah dasar. Mereka terancam pensiun dini. Hal ini sesuai kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang hendak merasionalisasi aparatur sipil negara yang hanya lulusan SD, SMP, maupun SMA. Kebijakan Kemenpan RB itu mendapat tanggapan dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya […]Read More