Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtaruddin ingin agar Korupsi Jiwasraya diusut tuntas. Yuk nonton yuk=Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke MPR RI, tak lain sebagai pengejawantahan amanah UU. No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Khususnya, dalam Pasal 6 Ayat B, yang menjelaskan KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan […]Read More
JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) menilai Airlangga Hartarto gagal membuktikan Partai Golkar menjadi partai politik yang berjuang memberantas korupsi, serta gagal membina kader Partai Golkar di daerah. Terbukti dari kepemimpinan Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tangerang Selatan, Abdul Rasyid, yang tak mampu menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, […]Read More
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung sepenuhnya upaya-upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, yang terpenting adalah semua pihak harus mendukung terciptanya KPK yang kuat dan bersih dari politisasi pihak manapun. “Mengenai RUU KPK, tidak penting mau direvisi ataupun tidak. Yang penting KPK harus bersih dari politisasi oknum-oknum. […]Read More
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ingin memberi efek jera pada para tersangka korupsi dengan memborgol tahanan. Bagaimana menurut Anda kebijakan KPK tersebut baik atau tidak? Bagi PPP, itu baik dan bakal mendukung rencana tersebut. Hanta saja, pihak KPK diminta tidak diskriminatif dalam memborgol para tahanan itu. “Soal rencana pemborgolan ini, kita perlu lihat dulu […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, sekali lagi mengkritisi keterangan kepada media yg diberikan oleh Jubir KPK, Febri Diansyah. Arsul mengingatkan agar Febri bersikap proporsional dan faktual dalam memberikan penjelasan selaku jubir, tidak perlu menyelipkan pesan-pesan tersembunyi untuk menunjukkan superiotas KPK dan pada saat yg sama ada unsur “pembunuhan” karakter terhadap seseorang atau […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai, sejatinya humas KPK menjalankan tugasnya secara proporsional, tidak perlu masuk ke ranah penyidikan. “Dalam hukum acara panggilan untuk saksi bisa dilakukan tiga kali, jadi tidak perlu memberikan reaksi berlebih jika masih panggilan pertama,” kata Habib Aboe pada wartawan, Selasa (6/6/2018). Sebagai humas, terang Habib, […]Read More
JAKARTA – Menanggapi pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah bahwa KPK akan mengecek kepatutan alasan ketidakhadiran Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, atas panggilan KPK senin kemarin. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar juru bicara KPK tersebut dalam menyampaikan suatu keterangan kepada publik tidak lebih dan menempatkan diri secara proporsional sesuai dengan koridor […]Read More
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, proses hukum harus tetap berjalan, kendati saat ini tahun politik. Sebab, antara proses hukum dengan demokrasi seharusnya proses hukum yang berjalan. Misalnya seorang proses politik yang berjalan tidak perlu menegasikan proses hukum. Keduanya berjalan berpisah dalam prosesnya. “Sebab Indonesia adalah negara hukum maka dari itu proses hukum […]Read More
JAKARTA – “Memalukan Narapidana Kasus Korupsi Pengadaan Alquran Fahd Arafiq, Surati Presiden Untuk Audiensi.” Kata itu disampaikan Pemuda Pembela KPK (PPK) Herman Ade yang biasa disapa Cheman saat mengetahui Fahd kembali memunculkan eksistensinya saat masih berstatus narapidana korupsi. “Saya prihatin dengan masih adanya segelintir orang yang masih menggunakan logo KNPI dan kop surat KNPI untuk menyurati […]Read More
