JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai capaian panen raya padi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai sinyal positif percepatan swasembada pangan nasional. Produktivitas yang menembus 10 ton per hektare disebutnya sebagai bukti bahwa target ketahanan pangan dapat dicapai lebih cepat dari proyeksi awal. Firman menyampaikan, keberhasilan tersebut selaras dengan upaya pemerintah […]Read More
JAKARTA— Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 yang menegaskan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengawal seluruh program pemerintah mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa hukum. Mereka menilai, komitmen tersebut harus tercermin hingga ke tingkat daerah, termasuk dalam penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Gorontalo menyampaikan keprihatinan atas kembali beroperasinya […]Read More
JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo, menegaskan perlunya penguatan regulasi pengelolaan dana desa agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Dana desa yang pada tahun 2025 dialokasikan […]Read More
JAKARTA — DPR RI menegaskan bahwa proses pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPR menilai polemik yang berkembang, termasuk pelaporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan mekanisme pengusulan […]Read More
JAKARTA — Kebijakan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinilai berpotensi memicu darurat kesehatan bagi kelompok rentan. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, kebijakan administrasi tidak boleh memutus layanan bagi pasien penyakit kronis yang bergantung pada terapi berkelanjutan. Peringatan tersebut menguat setelah laporan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang mencatat […]Read More
JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) berhasil meraih Predikat Kualitas Tertinggi tanpa maladministrasi (Zona Hijau) dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam penilaian tersebut, KemenP2MI mencatatkan skor 88,74. Menteri P2MI, Mukhtarudin, menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata-mata prestasi institusi, melainkan hasil dari dedikasi seluruh pegawai yang secara […]Read More
JAKARYA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai Indonesia membutuhkan payung hukum yang kuat dan terintegrasi untuk mengatur tata niaga komoditas strategis nasional di tengah meningkatnya tekanan regulasi perdagangan internasional. Karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis didorong agar selaras dengan ketentuan global tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat […]Read More
JAKARTA — Pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo soal pentingnya reboisasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) mengungkap persoalan yang lebih serius: krisis lingkungan di Indonesia bukan disebabkan minimnya program, melainkan lemahnya keberanian negara menertibkan pelanggaran tata ruang dan perusakan hutan. Banjir yang terus berulang di berbagai wilayah kini tidak lagi bisa diposisikan […]Read More
JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Habibie Mahabbah menegaskan Prof. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum sah secara hukum dan konstitusi menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Habibie, jika ditinjau secara objektif dari aspek hukum tata negara dan konstitusi, tidak terdapat persoalan mendasar yang dapat menggugurkan keabsahan Prof. Adies […]Read More
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mendorong langkah strategis untuk membawa industri film nasional naik kelas. Melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional, Komisi VII DPR RI mengusulkan pembentukan Kawasan Industri Film Nasional sebagai fondasi penguatan ekosistem perfilman Indonesia yang berkelanjutan. Usulan tersebut mengemuka dalam rapat Panja Komisi VII DPR RI […]Read More