JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak PT Pertamina Tbk segera menurunkan harga BBM. Syarief menilai komentar PT Pertamina telah menyiapkan Rp100 miliar sebagai pinjaman pengengembangan sektor UMKM. “Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?,゛kata […]Read More
Serpong – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah segera menurunkan harga BBM menyusul anjloknya harga minyak mentah dunia. Mulyanto menilai Pemerintah tidak sensitif melihat penderitaan masyarakat karena membiarkan harga BBM tetap tinggi di saat harga minyak dunia anjlok dan masyarakat sedang kesulitan akibat pandemi Covid 19. “Alasan Pemerintah mempertahankan harga […]Read More
Tangsel – Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto, minta PLN gratiskan pembayaran tarif listrik bagi rumah ibadah selama masa darurat corona. Sebab selama masa darurat corona tempat ibadah apapun diimbau untuk menghentikan kegiatan yang melibatkan jamaah berjumlah besar. Sehingga rumah ibadah tidak dapat pemasukan berupa sumbangan dari jamaah sebagaimana di hari biasanya. “Beberapa […]Read More
Tangsel – Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait lonjakan pembayaran tarif listrik bulan Maret 2020, anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto, minta PLN segera memberi penjelasan. PLN perlu memberikan ilustrasi perhitungan tarif listrik yang berlaku selama masa darurat Corona agar masyarakat tidak salah paham. Sebelumnya, di media sosial banyak ditemukan keluhan pelanggan PLN golongan […]Read More
Jakarta (10/12) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyelenggarakan Diskusi Publik menyorot persoalan Listrik Nasional Untuk Kesejahteraan Rakyat pada hari ini (Selasa, 10/12) di Kantor Fraksi PKS DPR RI Senayan. Diskusi menghadirkan narasumber kompeten antara lain Rudiantara (Dirut PT PLN), Agung Firman Sampurna (Ketua BPK), Sa’adiah Uluputti (Anggota Komisi VII DPR/FPKS), dan Tulus Abadi […]Read More
JAKARTA – Setelah pemerintah mengumumkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat pada 1 Januari 2020 mendatang, permasalahan beban keuangan negara juga menjadi alasan pemerintah untuk mengurangi jumlah subsidi listrik dalam APBN 2020. Tahun 2019 pemerintah harus membayar kompensasi listrik kepada PLN pada kuartal I, II, dan III berturut-turut sebesar Rp 8,4 triliun, […]Read More
JAKARTA – Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia ( PB KAMI ) Angkat Bicara Terkait insiden pemadaman listrik di sebagian wilayah Jawa membuat. Bagi PB KAMI PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) yang paling bertanggung jawab atas pemadaman itu. “Kami melihatnya, mereka tidak memiliki tata kelola manajemen risiko yang baik menghadapi suatu masalah besar. […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP KNPI Bidang ESDM Farida Farichah menilai padamnya listrik secara massal di sejumlah wilayah Indonesia sejatinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk menggunakan solarcell. Bagi Farida, solarcell solusi tepat bagi Indonesia saat ini. “Agar di masa mendatang masyarakat kita tidak lagi ketergantungan dengan monopoli listrik PLN kita berharap pemerintah lebih serius dan lebih […]Read More
MALANG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memaparkan pentingnya masyarakat memahami manfaat dan resiko tenaga nuklir bagi kehidupan. Bagi Ridwan energi tenaga nuklir patut digunakan kemanfaatannya. Hal itu disampaikan Ridwan, bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) saat mensosialisasikan tentang bagaimana memanfaatkan tenaga nuklir bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang bermata pencaharian […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menilai, kenaikan Bahan Bakar Khusus (BBK) akibat kebijakan pemerintah selama ini terkait energi sehingga PT Pertamina Tbk harus bertanggungjawab dengan mengintervensi melalui APBN. Menurut Herman, pada pembahasan dan penetapan APBN 2018 lalu asumsi Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di angka 48 dollar […]Read More