Jakarta, LintasParlemen.com–Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim mengungkapkan, asumsi yang dikatakan terkait belum turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karenauntuk menjaga stabilitas ekonomi dan margin yang diperoleh digunakan untuk subsidi silang di sektor hulu tidak bisa dijadikan alasan yag tepat. “Kalau harga BBM diturunkan, seperti yang diketahui bahwa tarif dasar listrik akan turun, BI […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Pemerintah Indonesia akan mengembangkan lapangan abadi blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebutkan, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan berbagai masukan dan pertimbangan. “Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effects serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya,” ujar dalam […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) baru saja menggelar program PPIA “Goes To Campus” berkeliling ke sejumlah kampus di Indonesia untuk mengajak mahasiswa meningkatkan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia yang menjadi pembicara dalam Seminar itu, Ujang Komarudin menilai bahwa integrasi ekonomi ASEAN selama ini belum siap menghadapi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro membeberkan dalam kurun waktu 2010-2014 akumulasi aliran dana gelap di Indonesia yang mengalir ke luar negeri mencapai 914 triliun rupiah. “Angka ini hampir menyamai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014, yang tercatat sebesar 2,26 persen dari nilai PDB,” papar Setyo di kawasan Cikini, Jakarta, […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com– Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP33) bersama sejumlah eks Pedagang Kaki Lima (PKL) pantai Losari, Makassar kembali akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Balai Kota Makassar pada Senin (22/2/2015) besok. Salah satu kordinator aksi, Abdul Gafur mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kota Makassar yang menempatkan tempat jualan para PKL […]Read More
Lintasparlemen.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menangkap kekecewaan yang berat dari pihak Jepang terkait gagalnya pihak Negara Sakura itu menggarap proyek prestisius kereta api cepat Jakarta-Bandung. HIPMI mengusulkan agar Presiden Joko Widodo kembali merangkul pihak Jepang dalam berbagai pengerjaan proyek infrastruktur dan transportasi di Tanah Air. Hal ini dsampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com- Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) pada 17 dan 18 Februari 2016 lalu yang memotong BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7% yang berlaku efektif sejak 16 Maret 2016. Pasalnya, menurut Heri, penurunan BI Rate itu adalah kebijakan moneter pemerintah yang tepat di tengah kondisi […]Read More
JAYAPURA, LintasParlemen.com – Dalam waktu dekat Perwakilan mama – mama Pedagang asli Papua, Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), Komisi II DPR Papua, yang dipimpin Ketua Tim, Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni. Akan melakukan audiens dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, Perum Damri dan juga Kementerian Keuangan guna membicarakan kepastian lokasi pendirian pasar […]Read More
Jakarta, Aktual.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 yang memuat larangan ekspor konsentrat dan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang di Indonesia. Sudirman Said mengungkapkan, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU Minerba tersebut adalah terkait […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Penerbitan Surat Utang (SUN) oleh pemerintah hingga 16 Februari 2016 sebesar Rp135,9 triliun, dengan alasan dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan tercantum dalam APBN dikritik oleh Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim. Rizal menilai, kebijakan pemerintah tersebut yang bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi nasional justru dianggap kurang tepat dan tak akan efektif […]Read More