Jakarta, LintasParlemen.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan wajib bagi kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaannya. Ia pun mengingatkan kepala daerah agar melaporkaan harta kekayaannyaa kepada KPK. “Itu sifatnya wajib,” kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/3) sore. Menurutnya, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) rangkaian upaya pencegahan tindak pidana korupsi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Badan Legislasi (Baleg) DPR berencana merevisi perubahan kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Jika hal itu terealisasi membuat posisi Baleg makin kuat pada kewenangan menyusun berbagai pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, untuk mewujudkan itu, rencananya Baleg akan menggelar rapat […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Terpidana kasus pencucian uang dan pembalakan liar, Labora Sitorus, akhirnya menyerahkan diri kepada kepolisian di Sorong, Papua. Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menegaskan Komisi III akan memanggil Menteri Hukum dan HAM terkait lemahnya penjagaan di Lembaga Permasyarakatan sehingga menyebabkan kaburnya Labora Sitorus. Bambang mengatakan kaburnya Labora tersebut merupakan kritik dan tamparan […]Read More
Jakarta, lintasparlemen.com – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah memiliki bukti kuat atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan anggota DPR RI Fanny Safriansyah (Ivan Haz). Tak hanya itu, MKD juga telah membentuk tim panel untuk melakukan rapat internal guna pengambilan sikap terhadap putra mantan Wakil Presiden […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Pepatah ‘sudah jatuh, tertimpa tangga’ sangat cocok dilekatkan pada seorang guru honorer di Kupang, NTT. Hanya gara-gara melayangkan sms menanyakan gajinys, seorang guru honorer yang sudah mengabdi selama tujuh tahun di Sekolah Dasar Negeri Oefafi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Adi Meliyati Tameo, dipecat oleh kepala sekolah. Tidak hanya dipecat, Ia juga dilaporkan […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com– Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem, Rudianto Lallo dilaporkan oleh Ansyor Alias Ansar Makkasau ke Polrestabes Kota Makassar pada Jumat 4 Maret 2016. Ansar melaporkan Rudianto lallo karena merasa telah mencemarkan nama baiknya dan organisasi yang pernah dilakoninya yakni Koalisi Aktivis Makassar (KAM) “Saya melaporkan bahwa saya sudah dipermalukan dan dicemarkan nama […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal E Halim mengatakan, dikabulkannya kasasi KPPU oleh MA terkait kartel sms beberapa operator telekomunikasi merupakan angin segar bagi penegakan hukum persaingan dan upaya perlindungan konsumen. “Setidaknya ini bisa menjadi sinyal ke pasar sebagai bentuk keberpihakan kepada konsumen. KPPU juga bisa melanjutkan upaya hukum yang sama untuk kasus-kasus yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Habibi Baharuddin Baso Tika, (33), putra mantan Bupati Jeneponto, warga kompleks perumahan Bukit Baruga, Kecamatan Manggala, Makassar melaporkan Saharuddin Said, anggota DPRD Makassar ke Mapolsek Mamajang, Kamis, (3/3). Legislator dari Fraksi Golkar ini dipolisikan oleh Habibi setelah terjadi keributan antara keduanya di kafe My Kopi ‘O’ yang ada di Mal Ratu Indah […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Aktifis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aktifis Makassar (KAM) terus membantah terkait tuduhan pada salah satu aktifis KAM yang disinyalir telah melakukan ‘pemerasan’ terhadap salah satu anggota DPRD SulSel dari Partai Nasdem, terkait kasus korupsi di Wajo, Sulawesi Selatan. KAM pun melakukan tantangan balik kepada mereka yang mengeluarkan tuduhan tersebut. “Kami […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengingatkan agar komisoner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku adil dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya terkait sejumlah kasus, tidak hanya mengusut dari sisi legislatif saja. Hal itu terkait dengan perkembangan kasus yang menjerat anggota komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. “Saya harap KPK juga […]Read More