Jakarta , Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyangkan Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan langsung dalam penggusuran di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. “Proses menggusur kemudian menjadikan daerah Kalijodo menjadi daerah hijau sesuai aturan mungkin sah sah saja. Tapi tak perlu lebay dengan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang kembali mengeluarkan izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) beberapa waktu yang lalu dianggap sebagai sikap inkonsistensi terhadap aturan perundang-undangan yang telah dibuat sendiri oleh pemerintah. Direktur Indonesian Reseources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan, selama ini pihak PT Freeport selalu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan akan melakukan revisi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang salah satu poinnya adalah memberikan relaksasi atau kelonggaran kepada perusahaan di sektor tambang untuk melakukan ekspor mineral mentah ke luar negeri. Namun, meski usulan dan revisi tersebut belum dibahas antara […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang sekira pukul 08:15 wita memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Kamis (25/2/2016). Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel ini memenuhi panggilan Kejati untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi dan bantuan Sosial (Bansos), yang merugikan negara Rp 8,8 Milliar tahun 2008 lalu. Wagub diperiksa selama […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP) melaporkan Bupati Puncak Papua, Willem Wandik ke Bareskrim Polri atas dugaan mark-up pengadaan pesawat Grand Karebau senilai Rp146 miliar. Demikian disampaikan Ketua FMPPP Arnold Wandanas dalam keterangan tertulisnya ke media di Jakarta, Kamis (25/2/2015). “Kami telah resmi melaporkan Bupati Willem ke Bareskrim hari Senin kemarin dengan nomor […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Pemerintah dan DPR diminta untuk mencabut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari program legislasi nasional (Prolegnas). Demikian dikatakan Presiden PKS Sohibul Iman, Selasa (23/2). Menurutnya, pemerintah dan DPR tak cukup hanya menunda revisi. “Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” ujar Sohibul. KPK saat ini, sambungnya, butuh dorongan agar lebih […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kontroversi revisi UU KPK memasuki babak baru. setalah memancing reaksi publik terhadap dugaan pelemahan secara sistematis, kini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berniat akan mengundurkan diri sebagai pimpinan jika revisi tersebut tetap dilakukan. Hal ini pun memancing komentar para dewan di legislatif. Ruhut Sitompul, anggota komisi III DPR RI mengatakan, […]Read More
Jakarta, Lintasparlmen.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah memutuskan unutk menghentikan kasus penganiayaan yang melibatkan anggota komisi III, Masinton Pasaribu. Hal itu dilakukan oleh MKD pasca Dita Aditya, telah mencabut laporan dan sepakat bedamai dengan mantan aktivis 98 itu. “Sudah , dicabut di MKD dan si pengadu prinsipnya ibu Dita melampirkan surat di Bareskrim […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai bahwa perlu melibatkan semua stake holder bila ingin revisi UU KPK diteruskan. Apalagi saat ini rencana revisi itu terus menuai penolakan dari masyarakat. Menurut Taufik, revisi UU KPK itu harus atas persetujuan semua stake holder, jika satu saja tak setuju. Maka sebaiknya ditunda atau bahkan […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menunggu waktu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan memastikan bahwa pemerintah akan setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang ditujukan untuk memperkuat lembaga antirasuah itu. Mantan Dubes Singapura ini menyatakan, revisi UU ini pernah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi entah mengapa tidak berlanjut. […]Read More