JAKARTA, LintasParlemen.Com – Usai keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Golkar versi Agung Laksono menjadi babak baru kegaduhan di tubuh partai beringin itu. Setelah kemenangan dan kemenangan terus diraih kubu Golkar Aburizal Bakrie (ARB). Membuat rakyat makin bertanda tanya-tanya. Apa benar ada yang ‘memainkan’ kegaduhan ini? Entahlah. Yang pasti, rencana Musyawarah Nasional (Munas) yang […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Sinyal pemerintah, Presiden Jokowi yang berkeinginan bergabung dalam kemitraan negara di kawasan Pasifik mestinya melalui pertimbangan yang matang. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai perlu adanya kajian secara mendalam sebelum memutuskan Indonesia akan bergabung di kemitraan negara-negara di kawasan Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP). Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Internasional […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Mantan Deputi Politik Wakil Presiden, Djoehermansyah Djohan mengusulkan kepada presiden Jokowi untuk segera membuat Code of Conduct (kode etik), untuk mengatur etika dan perilaku para menteri di kabinet sehingga diharapkan kegaduhan yang sering terjadi bisa berakhir. Alasannya, selain karena tindakan tersebut dianggap tidak etis dilakukan oleh pejabat tinggi negara, kegaduhan yang diciptakan oleh beberapa […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengharapkan agar para calon diplomat yang kini digodok di Sekdilu (Sekolah Dasar Luar Negeri Kemenlu-red) dapat ikut memasarkan produk-produk UKM Indonesia di negara dimana mereka ditempatkan. “Anda-anda sekalian kedudukannya sangat strategis dalam ikut memasarkan brand Indonesia, khususnya produk UKM ke mancanegara. Saya mengharapkan para calon diplomat ini bisa ikut […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com– Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem, Rudianto Lallo dilaporkan oleh Ansyor Alias Ansar Makkasau ke Polrestabes Kota Makassar pada Jumat 4 Maret 2016. Ansar melaporkan Rudianto lallo karena merasa telah mencemarkan nama baiknya dan organisasi yang pernah dilakoninya yakni Koalisi Aktivis Makassar (KAM) “Saya melaporkan bahwa saya sudah dipermalukan dan dicemarkan nama […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal E Halim mengatakan, dikabulkannya kasasi KPPU oleh MA terkait kartel sms beberapa operator telekomunikasi merupakan angin segar bagi penegakan hukum persaingan dan upaya perlindungan konsumen. “Setidaknya ini bisa menjadi sinyal ke pasar sebagai bentuk keberpihakan kepada konsumen. KPPU juga bisa melanjutkan upaya hukum yang sama untuk kasus-kasus yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Habibi Baharuddin Baso Tika, (33), putra mantan Bupati Jeneponto, warga kompleks perumahan Bukit Baruga, Kecamatan Manggala, Makassar melaporkan Saharuddin Said, anggota DPRD Makassar ke Mapolsek Mamajang, Kamis, (3/3). Legislator dari Fraksi Golkar ini dipolisikan oleh Habibi setelah terjadi keributan antara keduanya di kafe My Kopi ‘O’ yang ada di Mal Ratu Indah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memaparkan pandangannya terkait perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan. Ia juga memberikan pandangan yang berkaitan dengan isu ekonomi energi seperti permasalahan PT Freeport Indonesia dan pengelolaan Blok Masela. Menurutnya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini tentunya diharapkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Seluruh […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Aktifis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aktifis Makassar (KAM) terus membantah terkait tuduhan pada salah satu aktifis KAM yang disinyalir telah melakukan ‘pemerasan’ terhadap salah satu anggota DPRD SulSel dari Partai Nasdem, terkait kasus korupsi di Wajo, Sulawesi Selatan. KAM pun melakukan tantangan balik kepada mereka yang mengeluarkan tuduhan tersebut. “Kami […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menggandeng lagi Djarot Saiful Hidayat menjadi wakil di Pemilukada DKI tak semudah membalikan telapak tangan. DPP PDI Perjuangan dipastikan memasang syarat ketat untuk merestui keinginan Ahok sapaan karibnya. “Djarot ini kan pengurus DPP partai, ketika dia mau kemanapun harus seizin partai. Apakah dia direkomendasikan atau tidak, […]Read More