Jakarta,LintasParlemen.com– Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra digadang-gadang oleh berbagai kalangan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mendatang. Munculnya banyak dukungan kepada Yusril mendapat sambutan hangat dari pengurus internal PBB. Ketua Bidang Politik & Pembangunan Daerah Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor saat ditanya mengenai sikap partainya, ia mengungkapkan bahwa tentunya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, mengatakan Partai Golkar membutuhkan figur ketua umum yang memiliki kemampuan luar biasa. Pasalnya saat ini partai tersebut sedang terpuruk bukan saja karena terjebak perpecahan internal, melainkan juga karena banyak kalah dalam pilkada serentak. “Partai Golkar dalam kondisi sangat terpuruk akibat terjadinya perpecahan kepengurusan. Dibutuhkan sosok yang pintar, bisa mempersatukan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.Com–Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhamad sudah memutuskan dan mempertimbangkan soal maju tidaknya ia sebagai kandidat ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang. Dengan mantap, mantan Gubernur Gorontalo ini memutuskan tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Golkar meski banyak tawaran untuk maju menahkodai partai berlambang beringin itu. Banyak pertimbangan sehingga dirinya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani meragukan kehebatan teroris kelompok Santoso. Seperti diketahui, saat ini korps Bhayangkara tengah disibukkan untuk melakukan operasi terhadap Santoso. “Apa betul di Indonesia terjadi teroris sedemikian hebat? Kita harus kritisi itu,” ujar Siane dalam forum diskusi Quo Vadis UU nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme di kawasan Cikini, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Jokowi dan beberapa menterinya akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan polemik proyek Kereta Api Cepat (KAC). Gugatan ini berasal dari Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat selaku kuasa hukum warga negara Indonesia. Juru Bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman mengungkapkan, selaku kuasa hukum perwakilan negara Indonesia yakni FX Arief […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dari Fraksi PKS Abdul Fikri angkat suara terkait efek dari berlakunya regulasi minuman beralkohol. Dalam pembahasan RUU Minol tersebut harus dipikirkan kemaslahatan generasi penerus bangsa. Menurut Fikri, sebaiknya para asosiasi yang ada jangan hanya membahas untung rugi terkait RUU Minol itu. Alasannya, pokok permasalahan utama dari regulasi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah usai pertemuan dengan duta besar Denmark untuk indonesia, Sasper klynge, di ruang kerjanya mengatakan, Presiden Joko Widodo jangan mengambil keuntungan dari upaya DPR merevisi UU KPK. Fahri berharap pemerintah sebagai pengusul revisi undang-udang itu, perlu menjelaskan kepada DPR dan ke publik terkait poin-poin apa saja yang akan diubahnya. […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com –Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus bertanggungjawab sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2016 Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya selama ini terus berupaya mendorong agar kinerja Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) semakin leluasa mengungkapkan kasus korupsi di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR itu, salah satu poin revisi UU KPK yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP DKI, Boy Sadikin hari ini, Rabu (10/2/2015) sore bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva Hamdan Zoelva, menemui Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Boy di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui agenda pasti dalam pertemuan tersebut. Hamdan mengungkapkan pertemuan yang dilakukan tersebut sebagai […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Preside Jokowi menyatakan tegas akan menarik diri dari pembahasan Revisi UU KPK jika revisi tersebut justru dianggap melemahkan lembaga pemberantas korupsi tersebut. Juru Bicara (Jubir) Presiden, Johan Budi mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi mempunyai sikap yang tegas terhadap niatan revisi UU KPK. Bahkan jika revisi itu melemahkan, Jokowi bakal menarik diri dari pembahasan. […]Read More