JAKARTA – Kabar gembira datang untuk dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah akan menggulirkan program cek kesehatan gratis bagi siswa, baik itu di sekolah maupun sekolah rakyat. Program ini tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga para guru dan tenaga kependidikan, sebagai bentuk komitmen terhadap kesiapan fisik dan mental seluruh elemen pendidikan. Rencana program cek kesehatan gratis bagi […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menjawab teka teki netizen alias warganet bahwa DPR RI bakal melakukan revisi revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) buntut kekisruhan politik pasca diputuskan oleh MK Pemilu Nasional dan Daerah dipisahkan. Adies menjamin tak ada rencana revisi UU MK […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda dikenal sangat tegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memetapkan Pemilu Nasional dan Pemilu Nasional dipisahkan. Bahkan Rifqi menyebut telah menjatuhkan dirinya sendiri di depan masyarakat Indoensia. “Tiba-tiba mahkamah (MK) ini telah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong DPR dan pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia). UU yang telah berumur 27 tahun tersebut, dibuat ketika struktur keluarga masih relatif tradisional dan ketergantungan pada solidaritas komunitas masih tinggi. Saat ini realitas […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan usulan wacana perubahan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diusulkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie patut dipertimbangkan. Gagasan yang dikemukakan adalah tetap mempertahankan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, namun membuka ruang agar Wakil Presiden dipilih […]Read More
JAKARTA – Kapoksi Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta, SH angkat suara terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Daerah. Bagi I Nyoman, putusan itu banyak hal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan wajar menjadi polemik di tengah masyarakat. I Nyoman menyebutkan, dalam UUD 45 Pasal 22E […]Read More
JAKARTA – Anggota Timwas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri pelaksanaan haji ke depan lebih baik lagi. Abidin ingin aturan pelaksanaan haji harus mengubah semuanya. Abidin pun berharap, proses revisi dua undang-undang soal pelaksanaan haji di DPR RI sedang berlangsung penting untuk memnenahi penyelenggaraan ibadah haji di […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Adies menyebutkan putusan itu sangat terbuka untuk diperdebatkan karena kadang berubah-ubah. Adies menyinggung, dua dari enam model itu kemudian telah digunakan pada pemilu beberapa tahun terakhir. Namun, lanjut Wakil […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024 – 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Pada kesempatan itu, Adies menyampaikan seluruh fraksi di DPR RI menyetujui usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis Tahun […]Read More
Oleh: Nyoman Parta, SH, Kapoksi Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dalam UUD 45 Pasal 22E dinyatakan: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat […]Read More
