Jakarta, LintasParlemen.com–DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dikutip dari Kontan, Senin (25/4/2016), kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Jika saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas […]Read More
Jakarta,LintasParlemen.com–DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, bakal menyampaikan perda inisiatif agar warga yang meninggal dan memiliki kelengkapan administrasi, seperti KTP dan kartu keluarga, yang berdomisili di daerah ini diberikan santunan Rp 1 juta. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jainuddin Bahrani menjelaskan, tujuan pemberian santunan tersebut untuk meringankan beban keluarga warga yang ditinggalkan. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pengesahan RUU Pengampunan Pajak “Tax Amnesty” dianggap lebih besar kemungkinan gagalnya. Ketimbang berhasil meraup penerimaan pajak seperti yang diharapkan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan, IMF juga menyebutkan kalau negara yang berhasil lakukan tax amnesty hanya anomali. “Istilahnya, potensi gagalnya besar,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Berdasarkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pasca penangkapan buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, Komisi III DPR RI menantang aparat penegak hukum juga menangkap buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali pada 1999, Djoko Tjandra. “Kami berharap tidak berhenti sampai di Samadikun. Tapi mereka yang telah jadi tersangka dan divonis sebagai pelaku kejahatan diburu tanpa henti,” ujar […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Supratman Andi Atgas menginginkan PT Pertamina (Persero) menjadi National Oil Company melalui Rancangan Undang Undang (RUU) Migas yang sedang digodok DPR. Selain itu dia juga menegaskan bahwasanya pengesahan RUU ini harus dipercepat untuk memanfaatkan momentum adanya penurunan harga minyak dunia. “Intinya buat kita satu ini tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, PKS akan bersungguh-sungguh mengawal revisi Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 agar tidak menjadi penyalah gunaan wewenang. “Kami akan bekerja keras karena masukan-masukan dari masyarakat yang kami terima benar. Jangan sampai nanti UU Terorisme itu disalahgunakan menjadi abuse of power,” katanya, Jumat, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai regulasi yang ada saat ini terkait perlindungan hutan dari kasus kebakaran masih sangat lemah dan perlu segera dilakukan penyempurnaan. Firman pun meminta pemerintah mestinya segera membuat sistem perencanaan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. “Dan ada juga sanksi-sanksi peraturan perundang-undangan yang masih lemah, ini juga harus diperbaiki […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg dan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah membuat sistem perencanaan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. Menurut Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR mengatakan, langkah preventif yang harus ditempuh pemerintah tak hanya early warning system. Namun, sebuah early warning system yang diikuti sebuah green strategy […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin belum bebasnya 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera gerombolan Abu Sayyaf di Filipina. “Yang patut disayangkan adalah sikap pemerintah yang terkesan lebih mengakomodir pembayaran tebusan oleh perusahaan tempat 10 WNI itu bekerja daripada bersikap lebih keras terhadap Filipina untuk […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi IX DPR-RI mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membentuk sekretariat yang secara khusus memantau dan menindaklanjuti program-program yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) “Komisi IX mendorong dibuatnya sekretariat yang khusus menindaklanjuti SDGs agar lebih fokus,” kata Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri usai memimpin Rapat Kerja Komisi IX dengan […]Read More