Jakarta, LintasParlemen.com— Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengkritik kunjungan para anggota DPRD Sulawesi Selatan yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada Jumat April lalu. ” Ini lucu, para anggota DPRD Sulsel yang terdiri dari 23 anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa Indonesia yang suatu saat nanti menjadi bangsa yang disegani oleh negara-negara sahabat karena memiliki martabat tinggi. Potensi Indonesia menjadi negara maju sangat besar. Tinggal bagaimana peran Pemerintah dan DPR sama-sama bersinerji dalam membuat UU dan menjalankan regulasi itu. Lembaga legislatif yabg memiliki fungsi pengawasan dan pemerintah sebagai lembaga eksekutif […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Reklamasi adalah merupakan proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Sedangkan tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. Akhir-akhir ini reklamasi menjadi pembicara publik Indonesia setelah beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta M Sanusi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kamis […]Read More
MAMUJU, Lintasparlemen.com – Adalah Sulawesi Barat—disingkat Sulbar—yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini terbentuk tanggal 05 Oktober 2004 lalu berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Ibukotanya ialah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Awal berdiri Sulbar dipimpin oleh Anwar Adnan Saleh dari hasil Pilgub selama dua periode, 2006 hingga 2017. Sulbar […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Seperti diberitakan akhir-akhir ini bahwaada sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi kepada perusahaan pengembang tersebut. Pertama, penerbitan izin reklamasi bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melainkan pemerintah pusat, karena wilayah Jakarta masuk ke dalam kawasan strategis nasional (KSN). Kedua, penerbitan izin oleh Ahok melanggar aturan karena […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Rencana pembangunan reklamasi di suatu daerah sering menimbulkan pro dan kontra. Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai bahwa reklamasi harus diatur secara komprehensif sesuai undang-undang untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. “Reklamasi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Jika konteksnya adalah potensi sumber daya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, kritikan yang kerap dilontarkan Fahri Hamzah terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih sebatas normal. “Terlalu jauh kalau Fahri dipecat karena permintaan Presiden. Justru, di mata […]Read More
Pangkep, LintasParlemen.com–Himpunan Mahasiswa Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di perempatan jalan poros depan Taman Musafir Pangkep, Jum’at (01/04/2016) kemarin. Ahmad B selaku koordinator lapangan dalam orasinya, mengatakan penanggung jawab atau kepala desa yang ada di Kecamatan Liukang Tangaya terindikasi melakukan pungutan liar raskin. “Dimana hasil investigasi bidang Advokasi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Ketua DPR RI Ade Komaruddin menjelaskan secara gamblang di hadapan media terkait cita-cita besar nan sucinya menghadirkan perpuspustakaan terbesar di Asia Tenggara di DPR, Senayan di Press Gethering, di Hotel The Sahira, Bogor, Jumat (01/03) semalam. Akom begitu biasa disapa, sangat berharap jabatannya sebagai Ketua DPR di akhir periode tahun 2019 meninggalkan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Presiden RI Joko Widodo menyindir lembaga DPR khususnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk tidak terlalu produktif memproduksi undang-undang. Jokowi mempertanyakan tujuan DPR menghasilkan UU terlalu banyak. Bagi Jokowi, yang terpenting bukanlah kuantitas undang-undang, melainkan kualitas undang-undang tersebut. Malah dengan tegas Jokowi mengatakan, “Jumlah 40, 50, untuk apa?” serang Jokowi. Wakil Ketua […]Read More