JAKARTA, LintasParlemen.Com – Anggota Komisi II asal Daerah Pemiliha Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim meminta pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo aar Provinsi Kepulauan Buton menjadi provinsi baru. “Karena itu, kita merujuk pada proses ketentuan dan atura yang berlaku. Jika syarat yang diperlukan sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah team independet yang terdiri […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Anggota Komisi X DPR Nuroji menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat mengulur-ulur untuk menyelesaikan permasalahan persepakbolaan di Indonesia hingga ke akar-akarnya. Padahal, usai pertemuan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar dengan Jokowi diharapkan drama panjang ini pembekuan itu segera diakhiri. Tapi, pemerintah terus “memperlambat” menyelesaikan olah raga yang paling […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Saat disebut pendidikan Islam maka bisa jadi dibenak kita yang terbayang adalah mayoritas proses pendidikannya belum dikelola secara profesional dan masih terbelakang. Kondisi itu sangat disayangkan oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Pendidikan Islam ke Provinsi Kepulauan Riau Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu usai kunjunganya itu […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Saat disebut pendidikan Islam maka dibenak kita yang terbayang mungkin adalah mayoritas proses pendidikannya belum dikelola secara profesional dan masih terbelakang. Kondisi itu sangat disayangkan oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Pendidikan Islam ke Provinsi Kepulauan Riau Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu beberapa waktu lalu. Politisi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN Indonesia beberapa waktu telah tersingkap bahwa BUMN terjerat jebakan China. Hasil tersebut tersebar luas di media sosial lengkap hasil investigasi tim atas nama Eggi Sudjana mengenai utang USD 3 miliar (Rp42 triliun) dari China untuk 3 Bank BUMN “Ternyata Jebakan” RRC bagi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com-Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus mengenjot pembahasan berbagai RUU agar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 mencapai hasil sesuai target yang telah direncanakan. Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Arwani Thomafi, RUU Tax Amnesti belum pasti menjadi prioritas utama di Baleg. Apalagi Arwani mengaku hingga saat ini pihaknya di DPR belum […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dinilai semakin meresakhan masyarakat. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya mendorong adanya regulasi anti LGBT “PKS terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang LGBT di parlemen. Hal itu sebagai bagian untuk menghentikan propaganda dan pergerakan yang kian berkembang belakangan ini, baik […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan akan melakukan revisi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang salah satu poinnya adalah memberikan relaksasi atau kelonggaran kepada perusahaan di sektor tambang untuk melakukan ekspor mineral mentah ke luar negeri. Namun, meski usulan dan revisi tersebut belum dibahas antara […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com--Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk melakukan revisi terhadap UU Mineral dan Batubara (Minerba) dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, saat ini UU Migas dan Minerba memang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Mengenai UU Migas dan […]Read More
Jakarta, Lintasparlmen.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah memutuskan unutk menghentikan kasus penganiayaan yang melibatkan anggota komisi III, Masinton Pasaribu. Hal itu dilakukan oleh MKD pasca Dita Aditya, telah mencabut laporan dan sepakat bedamai dengan mantan aktivis 98 itu. “Sudah , dicabut di MKD dan si pengadu prinsipnya ibu Dita melampirkan surat di Bareskrim […]Read More