JAKARTA, LintasParlemen.com- Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra menilai, minimnya perguruan tinggi Indonesia yang belum masuk jajaran universitas terbaik dunia, disebabkan banyak faktor. Menurut Sutan Adil, beberapa faktor yang harus dimiliki perguruan tinggi di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan partisipasi pemerintah untuk membangun pendidikan yang berkesinambungan dan terarah. “Seharusnya, dimulai dari pada pendidikan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Miris memang melihat kondisi dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, universitas sekelas Universitas Indonesia (UI) hanya masuk dalam daftar 800 perguruan tinggi terbaik dunia. Data tersebut kalah dari universitas di Asia Tenggara versi media Inggris Times Higher Education (THE) World University Rankings 2015-2016. Lebih mirisnya lagi, dalam rilis Rabu, 30 September 2015 lalu itu, UI […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi II DPR RI Amran, mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, memang memberikan “sinyal” untuk mengangkat tenaga honorer Kategori 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Amran mengungkapkan, hal itu disepakati usai rapat konsinyering Kemenpan-RB bersama Komisi II DPR beberapa waktu lalu. “Sejak rapat pertama hingga akhir […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Keputusan Menteri ESDM, Sudirman Said yang kembali mengeluarkan surat izin rekomendasi perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) menuai kritik dari anggota DPR RI. Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar mengungkapkan, sikap pemerintah yang tetap memberikan izin meski sebelumnya pemerintah sendiri menetapkan syarat bea keluar lima persen […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Moh Nizar zahro anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI mendukung adanya aspirasi masyarakat Madura untuk membentuk Provinsi Madura. Namun, menurut Nizar, semua elemen harus mengikuti regulasi yang ada agar Madura bisa menjadi Provinsi karena selama ini masih terganjal pada aturan. “Syarat minimal adalah Lima daerah berupa kabupaten dan kota sesuai. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku heran dengan gaya pemerintahan Presiden Jokowi yang seringkali menabrak aturan perundang-undangan. Salah satunya di kasus pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Susahnya, presiden seperti tidak mengerti bahwa yang gini-gini ini ada aturannya, nanti kalau sudah babak belur semua kena, baru dia menyesal. Tidak boleh asal melangkah, jelaskan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani menyoroti keputusan pemerindah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang telah mengeluarkan surat rekomendasi izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI), padahal PT FI belum menyerahkan setoran dana komitmen sebagai bukti keseriusannya dalam melakukan pembangunan Smelter di Gresik, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-– Komisi VII DPR-RI hari ini, Selasa (9/2) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bersama Gubernur Papua, Bupati Mimika, Bupati Paniai, Bupati Intanjaya, dan pihak PT Freeport Indonesia. Anggota DPR Komisi VII Fraksi PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Tony Wardoyo mengungkapkan, dalam rapat yang melibatkan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai ada permasalah yang terus terjadi pada falsafah bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pasalnya, hingga saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum juga sejahtera seperti termaktub dalam UUD 1945. Terus, sampai kapan rakyat terus sengsa bin menderita untuk merasakan indahnya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Anggota Komisi VII DP RI, Dewi Coryati mengakui jika dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk memilih Komite BPH Migas memang ditemui banyak kejanggalan. “Soal hasil seleksi yang disampaikan kepada kami di komisi VII, ada sembilan nama yang diusulkan. Jumlah sembilan nama ini kami pertanyakan kepada KESDM, […]Read More