JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto meminta Pemerintah agar pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tidak menggunakan lahan persawahan produktif dan permukiman. Ia mendesak Pemerintah agar mengalihkan jalur pembangunan jalan tol ke lahan yang bukan lahan persawahan produktif. “Kalaupun terpaksa menggunakan lahan sawah produktif, maka Pemerintah wajib mencetak lahan sawah baru sebagai pengganti lahan sawah yang terpakai […]Read More
JAKARTA – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, format subholding di dalam tubuh Pertamina harus menjadi perhatian serius. Pasalnya, peraturan dan mekanisme subholding yang belum jelas dan belum tuntas, tapi direksi subholdingnya sudah dilantik, sehingga menjadi wajar apabila subholding ini mengancam kedaulatan Negara. Dia menjelaskan, dalam proses restrukturisasi holding dan pembentukan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV Hermanto menyebutkan, Pemerintah belum melunasi hutang kepada holding pupuk merupakan faktor utama kelangkaan pupuk yang dialami petani belakangan ini. Jika faktor ini tidak diatasi maka masalah kelangkaan pupuk akan berlanjut di tahun 2021. “Hutang Pemerintah kepada holding pupuk sebesar lebih dari Rp. 11 triliun. Komisi IV DPR sudah mendesak Menteri Keuangan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos meminta Pondok Pesantren diberikan Anggaran APBN seperti sekolah umum alias pendidikan formal. Syafiuddin mengingatkan Pemerintah Jangan PHP (pemberi harapan palsu) umat Islam dengan UU Pesantren. Syafiuddin ikut menyoroti UU Pesantren Nomer 18 tahun 2019, hampir satu tahun diundangkan. Namun, UU Pesantren itu menyisakan beberapa pekerjaan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengungkapkan, Pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 9,53 triliun pada RAPBN 2021 untuk proyek pembangunan lumbung pangan atau food estate. Tetapi anggaran tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara Kementerian Pertanian (Kementan), kementerian yang terkait langsung dengan pangan, anggarannya dialokasikan Rp. 21,6 triliun. “Mestinya […]Read More
JAKARTA- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan MPR RI mewacanakan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM) yang bertujuan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat anggota MPR RI. Sekaligus melakukan pemantauan untuk mencegah anggota MPR RI melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU MD3. “Sebagai penggagas Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagaimana […]Read More
JAKARTA – Langkah Pemerintah berusaha mengubah peraturan di berbagai Undang-Undang melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omni Bus Law (OBL) dikritisi Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak. Ia menilai, Bab X draft RUU Ciptaker tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional itu berpotensi menabrak konstitusi. Sedikitnya ada tiga masalah […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi 1 DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kharis Almasyhari, mengkritik penghapusan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Dalam Pasal 79 RUU Omnibus Law Cipta Kerja memuat sejumlah penghapusan Pasal dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, antara lain yang memuat ketentuan mengenai pelarangan […]Read More
KARAWANG – Presiden DPP K Sarbumusi Syaiful Bahri Anshori menyerahkan SK baru 13 basis di Karawang kepada Ketua DPC Sarbumusi Karawang yang baru Pupung Syaiful Kamil di acara penutupan Konfercab DPC Sarbumusi, Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020) kemarin. Pada kesempatan Kongercab itu, Syaiful merasa bersyukur karena anggota Sarbumusi Karawang bertambah 2000 anggota baru. Syaiful berharap, […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang terkesan terburu buru merubah RUU HIP menjadi RUU BPIP. Di mana Pemerintah lewat Menko Polhukam secara resmi mengajukan perubahan atas RUU HIP menjadi RUU BPIP yang disampaikan di Gedung Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7/2020). Syarief memandang langkah Pemerintah menunjukkan ketidakmampuan […]Read More