Jakarta (15/1) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI resmi menggulirkan pembentukan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya premi kelas III mandiri. Peresmian dilakukan dengan Konferensi Pers dan penandatangan dokumen pembetukan Pansus oleh seluruh Anggota Fraksi PKS DPR di Kantor Fraksi PKS DPR (Rabu, 15/1). Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini inisiatif […]Read More
JAKARTA – Masalah Jiwasraya menambah jajaran Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) milik pemerintah dengan tatakelola buruk. Persoalan yang dihadapi perusahaan tersebut bermula dari kegagalan program JS Proteksi Plan. JS Proteksi Plan merupakan produk bancassurenace yang memberikan manfaat asuransi jiwa berupa santunan meninggal dunia, bukan dan atau karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan. Premi […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan selain pentingnya kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945, muncul pemikiran dari Pengurus Pusat Muhammadiyah menghadirkan kembali utusan golongan dalam wajah MPR RI. Usulan tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amandemen kelima UUD NRI 1945. “Anggota DPR RI menyuarakan suara rakyat, khususnya […]Read More
Bamsoet: Muhammadiyah Setuju Amandemen Terbatas untuk Menghidupkan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas terbesar di Indonesia setuju dengan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Amandemen terbatas hanya dilakukan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. “Melalui kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara, Muhammadiyah dan MPR RI menilai siapapun yang memimpin Indonesia, akan punya acuan membumikan Pancasila dalam agenda pembangunan nasional […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan kerjasama insan pers dalam memberitakan informasi yang tepat, khususnya terkait rencana kerja MPR RI dalam mengamandemen UUD NRI 1945. Sehingga, masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan jelas kevalidannya, tidak simpang siur apalagi termanipulasi. “MPR RI 2019-2024 menerima rekomendasi dari MPR RI 2014-2019 untuk mengamandemen UUD NRI 1945 […]Read More
Jakarta – Rilis inflasi BPS untuk November 2019 menjelaskan tinggi inflasi bahan pangan (volatile food inflation) yang jauh di atas jenis inflasi lainnya. Merujuk data BPS, secara tahunan inflasi umum (headline inflation) mencapai 3 persen pada November 2019, sedangkan inflasi inti 3,08 persen, inflasi harga diatur pemerintah 1,08 persen dan inflasi bahan pangan/bergejolak 5,02 […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menginisiasi pembentukan Forum Aspirasi dan Komunikasi Masyarakat Papua dan Papua Barat (FOR PAPUA) dalam wadah MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Forum yang diisi Anggota DPR RI – DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dan Papua Barat ini akan mengkoordinasikan berbagai kepentingan stakeholder dalam upaya mewadahi dan menangani persoalan […]Read More
Sebagai lembaga legislatif yang diantaranya adalah memiliki fungsi legislasi, maka lembaga DPR RI rutin menggagas berbagai regulasi didalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk mencapai Welfare State (Negara yang sejahtera) melalui Undang-Undang, baik dengan cara menghidupkan Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang yang lama. Kesempatan ini dipergunakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memasukkan beberapa gagasannya bagi […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemikiran dan sumbangsih kyai serta alim ulama dalam kehidupan kebangsaan kerap kali selalu lebih maju dibanding kalangan lainnya. Bisa dilihat dari hasil Musyawarah Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012 lalu yang merekomendasikan Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi 4 DPR dari FPKS Hermanto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar senantiasa memonitor dan memastikan teknologi perizinan online kapal bekerja dengan baik. Jangan sampai, para pemohon ijin sudah memasukkan berbagai kelengkapan data tetapi data tersebut tidak terekap di sistem. “Perizinan online itu kalau settingan teknologinya benar maka akan memudahkan. Tetapi […]Read More