JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Benny Utama menyampaikan pihaknya di Komisi III DPR RI perlu memotret kebutuhan anggaran dan kinerja penegakan hukum di daerah. Menurut Benny, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi penerapan KUHAP dan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada awal Januari 2026. Lebih lanjut, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) serta aturan turunan teknis lainnya guna mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku tahun depan. Desakan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran para Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan, termasuk Kejaksaan Tinggi, mengenai […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendesak dilakukan. Hal ini agar selaras dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan pembangunan nasional. Ia pun menyoroti bahwa kontribusi dunia usaha terhadap penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar dibandingkan sektor aparatur sipil […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Nurdin menilai undang-undang yang telah berusia 26 tahun tersebut perlu revisi besar atau bahkan diganti sepenuhnya […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin menilai perlu kehati-hatian menyesuaian pasal-pasal terkait narkotika dalam RUU Penyesuaian Pidana untuk menghindari kekosongan hukum. Menurut Safaruddin, masukan dari sejumlah sangat perlu agar hasilnya komprehensif, terutama terkait harmonisasi aturan antara KUHP 2023, undang-undang sektoral di luar KUHP, Peraturan Daerah, dan ketentuan khusus dalam […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sulsel III La Tinro La Tunrung menilai sejumlah Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) seperti redaksi di Pasal 10 yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi. La Tinro mempertanyakan alasan penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada ayat (2), padahal ayat (1) sebelumnya […]Read More
JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ingin mengenai perlindungan guru diatur dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurut Hetifah, substansi pelindungan bagi guru sebenarnya telah termuat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. “Karena itu, penguatan regulasi dapat dilakukan melalui integrasi tersebut,” kata Hetifah kepada wartawan, Jakarta, Senin (24/11/2025). “Kalau bagi kami akan […]Read More
JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya di DPR RI segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri aktif harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil. Dasco juga tengah mempelajari putusan tersebut. “Saya baru mau pelajari, kebetulan ada Wakil Menteri Hukum. Jadi, secara […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menjelaskan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan yang disusun secara konstitusional dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, baik kreditor maupun debitur. Hal itu disampaikan Sudding mewakili DPR RI saat Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dua perkara […]Read More
JAKARTA – Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PAN Dapil Sulsel II Andi Yuliani Paris mengusulkan judul RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak lagi memakai frasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, cukup Pembinaan Ideologi Pancasila. Penyusunan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu berlangsung dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, […]Read More