SERANG – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan kritik tajam atas Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan miras atau minuman beralkohol dari skala industri hingga skala perdagangan eceran dan kaki lima sebagai daftar investasi positif (DPI). Kebijakan ini menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. “Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara […]Read More
JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf punya sikap tegas konsisten membela kepentingan masyarakat. Alasan itu PPP merasa perlu menolak sejumlah kebijakan pemerintah meski berada pada barisan Jokowi-Ma’ruf. “Ketika PPP harus bersikap tidak setuju terhadap kebijakan Pemerintah…, iya kami katakan tidak setuju,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di akun […]Read More
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengusulkan agar pelaksanaan pilkada dapat dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023 dan tidak dikumpulkan semua (serentak) di tahun 2024. Alasan Fraksi PKS, supaya ada kepemimpinan yang defenitif dan tidak terlalu panjang masa jabatan penjabat sementara. “Jika pilkada serentak di 2024 akan ada banyak sekali Pjs dalam waktu yang […]Read More
Jakarta – Resmi sudah Pemerintah melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Dan PDI Perjuangan (PDIP) pun ikut mendukung sikap pemerintah dengan menilai keputusan tersebut melalui pertimbangan yang yang matang. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah melarang kegiatan dan aktivitas FPI. Saya yakin ini sudah melalui pertimbangan yang sangat masak dan telah melalui kajian hukum yang matang,” kata […]Read More
SERANG – Rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) sebaiknya tidak dipolemikkan agar suasana politik tetap kondusif. Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjawab pertanyaan sejumlah media. “Sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia. Sebaliknya pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta atau tidak–sesuai amanat konstitusi […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena terkait kekisruhan program Kartu Prakerja yang merupakan realisasi dari janji kampanye Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu. Sejumlah pihak mencermati kebijakan tersebut. Banyak yang menyebut program itu ‘cacat bawahan’. Bahkan partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin pun turut […]Read More
Jakarta – Anggota DPR RI Nasir Djamil memberikan klarifikasi dan menyayangkan berkembangnya berita bahwa dirinya menghendaki napi koruptor dibebaskan saat rapat virtual Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 April 2020. Dalam rapat virtual dengan Menkumham Yasona Laoly, Nasir Djamil dari Fraksi PKS mempertanyakan alasan mendasar diterbitkannya Permenkumham No 10/2020 […]Read More
JAKARTA – Menyikapi polemik SK DPP KNPI, Haris Pertama menggelar konferensi pers yang diadakan di pelataran gedung DPP KNPI, Kuningan karena aset gedung tersebut masih dalam “police line” Kepolisian. Haris Pertama mengklaim sebagai pimpinan DPP KNPI yang sah dan legal karena merasa dirinyalah yang telah memenangkan kongres dengan hasil bukti video. Dan foto-foto mereka bersama […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mendukung penuh penolakan CPNS dari kalangan lesbian, gay, biseks dan transgender atau LGBT karena kelompok itu tidak sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, Sodik ingin hal ini menjadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS Menurut Sodik, dalam negara Pancasila, memang LGBT bisa mendapat […]Read More
JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang duduk di Komisi III DPR RI Dimyati Natakusumah mendukung langkah Kejaksaan Agung melarang Lebian Gay dan Biseks Transjeder atau LGBT untuk menjadi calon pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Agung. Bagi Dimyati, keputusan Kejaksaan Agung itu bukan praktik diskriminatif. “Kebijakan (larang LGBT) di Kejaksaan Agung itu sudah tepat,” kata Dimyati […]Read More
