JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ). Soedeson menilai, jenis kejahatan tersebut memiliki kecenderungan berulang sehingga berisiko menimbulkan korban jiwa apabila tidak ditindak tegas melalui proses hukum pidana. […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menilai penanganan kasus dugaan penyelewengan dana jamaah oleh Travel TRG perlu diperluas dengan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Gus Falah sampaikan itu saqt Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya penyelesaian polemik akses menuju musala yang dibangun warga Cluster Vasana dan Neo Vasana, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia meminta seluruh pihak, khususnya pengembang, untuk segera membuka akses tersebut demi menjamin hak beribadah warga. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa optimalisasi pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban, tidak dapat dipandang sebagai agenda rutin pengamanan objek vital semata. Melainkan bagian dari strategi besar pertahanan negara di wilayah barat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dave dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 063/Sunan Gunung […]Read More
JAKARTA – Komisi X DPR RI menilai kebijakan terbaru di sektor pendidikan tinggi masih belum menunjukkan peta jalan yang komprehensif untuk menjawab tantangan jangka panjang. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Anggota […]Read More
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak boleh dijalankan dengan pendekatan parsial dan bias wilayah. Negara, menurutnya, harus memastikan keadilan kebijakan PMN antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya dalam sektor transportasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Misbakhun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR […]Read More
JAKARTA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menyoroti serius lambannya penyelesaian konflik desa yang berada di dalam kawasan hutan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Pansus yang membahas perkembangan penyusunan One Map Policy serta berbagai kendala penyelesaian konflik agraria di desa-desa kawasan hutan. Siti Aisyah mengawali […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menegaskan bahwa praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem serius sekaligus mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional. Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan peruntukan lahan harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat, bukan justru memicu bencana berulang. Pernyataan tersebut disampaikan Alien Mus dalam […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik investasi dengan skema nominee yang dinilai sarat penyimpangan dan berpotensi menjadi pintu masuk tindak pidana pencucian uang. Hal itu disampaikan I Nyoman Parta saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai rezim sanksi dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli perlu dirombak secara mendasar agar tidak lagi bersifat simbolik. Salah satu usulan kuncinya adalah mengubah skema denda dari nominal tetap menjadi persentase omzet perusahaan, terutama bagi pelaku usaha berskala besar. Menurut Gde Sumanjaya, denda nominal yang berlaku […]Read More