JAKARTA — Perkembangan geopolitik global, termasuk dinamika terbaru antara Amerika Serikat dan Venezuela, harus dipandang sebagai peringatan strategis bagi seluruh pemangku kebijakan ekonomi nasional. Meski Indonesia tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konflik tersebut, dampak tidak langsungnya dapat dirasakan melalui volatilitas harga minyak dunia, nilai tukar, serta tekanan terhadap APBN, khususnya pada pos subsidi dan kompensasi […]Read More
MAKASSAR — Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menguat belakangan ini seiring dukungan mayoritas partai politik dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Opsi ini dinilai tidak lagi sebatas diskursus akademik, melainkan berpotensi menjadi kebijakan politik nasional. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menilai polemik Pilkada langsung […]Read More
Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara) Ada subuan cerita yang lumayan menggelitik kesadararan spiritualitas kita tentang sebuah perusahaan besar di negeri jiran Malaysia. Negeri yang dikenal mayoritas Muslim, agamis, dan religius. Dinegeri tersebut digelar sebuah acara syukuran. Panggung ditata megah, undangan berdatangan […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menaruh perhatian serius terhadap temuan modus baru Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar calon pekerja migran Indonesia melalui surat ancaman hukum kepada calon pekerja dan keluarganya. Netty menilai, praktik penggunaan surat izin suami atau wali yang memuat klausul intimidatif dan pelepasan hak menuntut merupakan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menyoroti polemik keberadaan kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra dan hingga kini masih menumpuk di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh. Sebagai informasi, persoalan tersebut dinilai menghambat upaya pemulihan pascabencana karena belum adanya kejelasan status hukum kayu-kayu tersebut. Itu disampaikan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Alex Dapil Sumatera Barat Indra Lukman menyarankan pemerintah, membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi Sumatra. Badan khusus ini diperlukan, terang Alex, mengingat beragamnya jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatra Utara dan […]Read More
Operasi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela pada awal 2026 bukan sekadar peristiwa keamanan regional, melainkan sebuah sinyal kuat tentang arah praktik hubungan internasional kontemporer. Tindakan tersebut terjadi di tengah absennya mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga segera memantik perdebatan serius mengenai legitimasi dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Indonesia justru […]Read More
JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur, menilai fenomena masifnya cibiran terhadap berbagai program nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang aneh dan tidak proporsional. Pasalnya, program-program yang dijalankan justru berorientasi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. Syurya menyebut, sepanjang periode awal kepemimpinan Presiden […]Read More
Orang Indonesia kebingungan. Mereka tahu mereka sengsara, sementara segolongan lain hidup dalam kemewahan dan berkuasa di atas hukum. Tapi mereka tidak tahu mengapa terjadi keadaan demikian. Mereka bingung mau bertindak apa. Jika mereka melawan, seperti membentur tembok tebal. Akhirnya sebagian pasrah saja. Cari selamat masing-masing. Sebagian lagi, bertahan dengan hidup yang suram dan menyiksa. Sebagian […]Read More
HAKARTA – Isu dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret Wakil Bupati Gorontalo Utara (Gorut) kembali mengemuka dan memantik kegelisahan publik. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada substansi dugaan cacat formil ijazah Paket C yang digunakan, tetapi juga pada sikap aparat penegak hukum khususnya Polda Gorontalo yang dinilai belum menunjukkan transparansi maksimal dalam penanganan perkara tersebut. […]Read More