JAKARTA – Kepedulian terhadap anak yatim terus ditunjukkan masyarakat bersama Sahabat Yatim Al Mahabbah melalui program santunan rutin yang digelar setiap bulan. Dalam kegiatan tersebut, Sahabat Yatim Al Mahabbah menyalurkan bantuan berupa paket sembako serta pemberian uang saku kepada anak yatim yang memiliki prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Program santunan ini menyasar anak […]Read More
Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pekerja migran yang ditargetkan dapat diakses mulai Maret 2026 perlu disiapkan secara matang agar benar-benar memberi manfaat bagi calon pekerja migran. Menurutnya, KUR Penempatan Pekerja Migran merupakan salah satu skema pembiayaan yang dapat membantu calon pekerja migran […]Read More
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki keunggulan dalam pengawasan praktik politik uang dibandingkan pilkada langsung. Menurut Yusril, jika pilkada dilakukan melalui DPRD, jumlah pihak yang diawasi jauh lebih sedikit sehingga potensi terjadinya money politics dapat […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan masyarakat untuk segera memperbarui dokumen kepemilikan tanah, khususnya sertifikat terbitan lama serta alas hak seperti girik dan letter C. Pasalnya, mulai 2 Februari 2026, dokumen-dokumen tersebut tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan sah. Zulfikar menegaskan, tertib administrasi pertanahan menjadi fondasi penting untuk memastikan […]Read More
BEKASI – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Ftaksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengimbau masyarakat agar mengurus sertipikat tanah secara mandiri dengan mendatangi langsung Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari praktik percaloan dan penggunaan mediator yang kerap memungut biaya tinggi. Imbauan tersebut […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lamban dalam menangani dugaan kasus investasi peer to peer lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan para investor. Mercy menyoroti masih terbukanya akses platform digital DSI meski permasalahan hukum telah mencuat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Safaruddin nilai pentingnya reformasi Polri yang menyentuh aspek mendasar, yakni perubahan kultur dan perilaku aparat kepolisian. Hal ini disampaikannya menyusul masih maraknya keluhan masyarakat terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di lapangan. Safaruddin menilai, reformasi Polri tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan tim […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sri Meliyana menilai pentingnya sinkronisasi data dokter spesialis penyakit dalam antar lembaga agar kebijakan kesehatan nasional tidak berbasis data yang keliru. Menurut Sri, perbedaan data antara pemerintah dan organisasi profesi bisa berdampak dalam pengambilan keputusan strategis. Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RJ dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki undang-undang khusus (lex specialist) terkait iklim. Andi mencontohkan tujuh negara maju, seperti Denmark, Kanada, Inggris, dan Australia, yang telah memiliki undang-undang serupa dengan lembaga yang kuat untuk mengatur dampak multidimensi dari perubahan iklim, hal yang dinilai belum […]Read More
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menilai kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang sepanjang ±30,16 kilometer tidak lagi dapat diperlakukan sebagai pelanggaran administratif atau kesalahan teknis tata ruang. “Dengan skala dampak, durasi, serta kerugian yang ditimbulkannya, kasus ini telah memenuhi indikasi kuat terjadinya kerugian negara dan kejahatan struktural dalam pengelolaan […]Read More