Puan Soroti Kecurangan UTBK 2026, Minta Sistem Pengawasan Diperketat

LP JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya temuan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 yang dinilai menjadi tantangan serius bagi integritas pendidikan nasional.

Menurut Puan, pola kecurangan yang semakin kompleks menunjukkan bahwa persoalan tidak lagi sebatas pelanggaran individu, melainkan telah menyentuh fondasi etika dalam sistem pendidikan.

“Ketika ruang seleksi pendidikan mulai dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalan yang muncul bukan sekedar pelanggaran aturan ujian, tetapi tantangan terhadap fondasi etika dalam sistem pendidikan itu sendiri,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (23/4/2026).

Ia menegaskan, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri harus menjamin prinsip keadilan berbasis kemampuan akademik.

Setiap bentuk kecurangan, kata dia, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem seleksi nasional.

“Jika praktik seperti ini dibiarkan berkembang, maka peserta yang menempuh proses secara jujur akan menghadapi keraguan terhadap keadilan sistem yang seharusnya mereka percayai,” tutur Puan.

Puan juga menyoroti beragam modus kecurangan yang ditemukan sepanjang UTBK 2026, mulai dari sindikat joki, penggunaan alat komunikasi tersembunyi, hingga pemalsuan dokumen.

Ia menilai perkembangan modus tersebut harus diimbangi dengan pembaruan teknologi pengawasan.

“Negara perlu menunjukkan bahwa integritas pendidikan dijaga melalui pembaruan sistem yang terus bergerak mengikuti perkembangan modus, bukan sekedar merespon setelah pelanggaran terjadi. Artinya harus ada mitigasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan meminta panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) bersama kementerian terkait menjadikan temuan kecurangan sebagai bahan evaluasi nasional secara menyeluruh, termasuk dalam pembinaan karakter di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, persoalan kecurangan tidak hanya berkaitan dengan pengawasan teknis, tetapi juga menyangkut pembentukan nilai kejujuran dalam ekosistem pendidikan.

“Ketika proses masuk perguruan tinggi sudah diwarnai manipulasi, tantangan yang sedang dihadapi bukan hanya siapa yang lolos seleksi, tetapi nilai apa yang sedang terbentuk sebelum mahasiswa memasuki dunia pendidikan tinggi,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Puan menegaskan pentingnya menjaga budaya kejujuran sejak dini agar sistem pendidikan tidak terbebani di masa depan.

“Jika integritas gagal dijaga sejak awal, maka sistem pendidikan akan menghadapi beban yang lebih besar di tahap berikutnya. Kejujuran akademik tidak dapat dibangun hanya saat peserta berada di ruang ujian, tetapi harus tumbuh sebagai budaya pendidikan yang diperkuat sejak jauh sebelumnya,” pungkasnya.

[Rdh]