LP JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode telah melampaui kewenangan lembaga tersebut. Khozin menyebut usulan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta mengabaikan sejarah dan dinamika internal partai politik di Indonesia. “Usulan yang ahistoris, […]Read More
LP JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa penentuan masa jabatan ketua umum partai politik sepenuhnya menjadi kewenangan internal masing-masing partai dan tidak dapat diintervensi pihak luar. Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai […]Read More