Tags : Korupsi

Hukum Parlementaria Peristiwa

Dituduh Terima Uang Korupsi e-KTP, Tamsil Linrung Tantang Balik dan

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Hingga kini nama penerima dana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sudah tersebar ke publik dan menjadi viral. Pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di sidang perdana untuk terdakwa Sugiharto dan Irman, Kamis, 9 Maret lalu. Nama Tamsil dicatut menerima aliran dana sebesar USD700 ribu. Dari nama-nama yang dirilis oleh Jaksa JPU […]Read More

Berita

Berikut Daftar Penerima Uang Korupsi e-KTP yang Jadi Viral

 JAKARTA, Lintasparlemen.com – Kasus korupsi e-KTP telah menjerat dua terdakwa kasus e-KTP yang bernama Irman dan Sugiharto. Keduanya telah menerima uang yang disebut hasil korupsi sebesar Rp 60 miliar. Atas nama Irman mengantongi Rp 2.371.250.000 dan USD 877.700 serta SGD 6 ribu atau setara Rp 14 miliar, sedangkan Sugiharto mendapatkan USD 3.473.830, setara Rp 46 miliar. Sementara […]Read More

Berita Hukum

Ahok hingga Politisi Senior, Benarkah Mereka Terlibat KORUPSI e-KTP?

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Luar biasa kekuatan media sosial (medsos) saat ini. Berita bohong dan benar menjadi satu. Begitu yang terjadi dalam kasus korupsi e-KTP yang disinyalir melibatkan banyak pihak. Bahkan baru-baru ini redaksi mendapatkan kiriman dari pembaca terkait nama-nama yang terlibat korupsi proyek e-KTP di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ini. “Beredar nama-nama […]Read More

Opini

Dagelan Anyar Antasari

Oleh: Djoko Edhi S. Abdurrahman* Hari Tanoe jadi aktor baru kriminal. Biasanya TW yang populer di situ. Hari Tanoe jadi markus agar Aulia Pohan tak ditahan KPK. Kata Antasari, Ketua KPK, atas suruhan SBY. Upaya yang sangat wajar dari hubungan Hari Tanoe dengan SBY yang juga amat dekat. Saking dekatnya, sampai-sampai Eggi Sudjana menuding istana […]Read More

Opini

Mau Tahu Siapa Antasari Sebenarnya? Ayo Baca Ini!

Catatan Abdullah Hehamahua tentang Antasari dan KPK… Pertama, secara formal, Antasari alumni HMI, tapi bukan kader. Kedua, terpilihnya beliau menjadi komisioner KPK, dipermasalahkan internal KPK. Untuk meyakinkan internal KPK, saya minta pegawai memberi waktu 6 bulan ke Antasari untuk beliau buktikan bahwa dirinya pantas menjadi ketua KPK. Bahkan, saya beritahu pegawai, kalau Antasari tidak taat […]Read More

Pendapat Politik

KB KOSAPMAJA Janji Pasang Badan Bela Patrialis Akbar Demi Keadilan

TANGERAN SELATAN, Lintasparlemen.com – Keluarga Besar Komunitas Santri Pelajar dan Mahasiswa Muslim Jayawijaya (KOSAPMAJA) Papua se-Jawa Bali sesalkan atas pemberitaan media yang berbeda-beda tentang kasus penangkapan hakim kontitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. “Kami sesalkan atas pemberitaan yang dipublikasikan oleh seluruh media besar baik televisi, elektronik, online maupun cetak yang cendrung berbeda-beda. Ini membuat publik […]Read More

Opini

Re-OTT Patrialis Akbar (2)

Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian II dari dua tulisan, habis) Berikutnya, saya menarik pernyataan saya 2 tahun lalu yang menolak untuk dilakukan pengawasan eksternal terhadap MK. Saat ini saya berpendapat wajib hukumnya, sebagai affirmative action bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dan badan ad hoc yang berada diluar MK. Langkah ini harus diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan […]Read More

Opini

Re-OTT Patrialis Akbar (1)

Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian I dari dua tulisan) Sejujurnya saya menahan untuk berkomentar terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Awalnya saya lebih memilih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan saja. Ibarat petir yang hadir di siang bolong, rasanya tidak mungkin, tidak percaya kejadian ini terulang kembali […]Read More

Hukum

Ketua Lemkapoin Ajukan Sengketa Informasi ke-6 Pengurus Olahraga ke Komite

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Keolahragaan Indonesia (Lemkapoin) Richard Ahmad Supriyanto ditemani kuasa hukumnya Riesqi Rahmadiansyah mengajukan sengketa informasi ke-6 pengurus olahraga seperti PB PON 2016. Selain kepada PB PON 2016, Richard juga mengajukan permohonan pada KOI (Komite Olimpiade Indonesia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia), PBVSI […]Read More

Hukum

Hakim MK Dicokok KPK, Jimly: Kalau Orang Partai harus Berhenti

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar kini Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi yang kedua yang ditangkap KPK. Akil Mochtar sebelumnya aktif di Golkar dan Patrialis Akbar pernah jadi kader PAN. Kedua politisi yang berpindah jalur itu sebelum pernah menjadi anggota DPR RI dari masing-masing Fraksi Golkar dan PAN. Itu artinya sudah ada […]Read More