LP JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode telah melampaui kewenangan lembaga tersebut. Khozin menyebut usulan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta mengabaikan sejarah dan dinamika internal partai politik di Indonesia. “Usulan yang ahistoris, […]Read More
