Rifqinizamy Karsayuda Soroti Optimalisasi Bank Kalsel dan Penguatan PAD Saat Reses di Banjarmasin
BANJARMASIN — Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda memberi perhatian khusus pada penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Kalimantan Selatan (Bank Kalsel), dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.
Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Gedung Mahligai, Banjarmasin, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan bersama kepala daerah se-Kalimantan Selatan serta jajaran komisaris dan direksi Bank Kalsel, Rifqinizamy menekankan bahwa BUMD harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar entitas bisnis yang mengejar keuntungan semata.
“BUMD harus mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah. Tata kelolanya harus sehat, transparan, dan akuntabel agar benar-benar memberi kontribusi nyata terhadap PAD,” ujar Rifqi.
Ia menilai, potensi ekonomi daerah di Kalimantan Selatan cukup besar, namun perlu didukung manajemen yang profesional dan pengawasan yang konsisten. Komisi II DPR RI, lanjutnya, memiliki tanggung jawab memastikan regulasi serta kebijakan di tingkat pusat tidak menghambat ruang gerak daerah dalam mengembangkan BUMD.
“Kami ingin memastikan daerah punya ruang inovasi, tetapi tetap dalam koridor tata kelola yang baik dan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain membahas penguatan BUMD, Rifqinizamy juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan strategis selalu berorientasi pada pelayanan publik.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tata kelola itu sederhana: apakah masyarakat merasakan manfaatnya atau tidak,” katanya.
Menurut Rifqi, forum reses menjadi momentum penting untuk mendengar langsung tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Dari persoalan birokrasi, kapasitas aparatur, hingga optimalisasi aset, seluruhnya akan menjadi bahan evaluasi Komisi II dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Rifqinizamy juga mengapresiasi keterbukaan kepala daerah dalam memaparkan kondisi riil di lapangan. Ia menilai transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya publik.
“Keterbukaan ini penting agar kita bisa mencari solusi bersama, bukan sekadar menyampaikan laporan formalitas,” ungkapnya.
Ia memastikan, seluruh masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja tersebut akan dibawa ke tingkat pusat untuk dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Komisi II, kata dia, berkomitmen memperkuat otonomi daerah melalui kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal.
“Kami ingin daerah semakin mandiri, kuat secara fiskal, dan mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.